RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ,Kadarmanta Baskara Aji tak mempermasalahkan mural atau grafiti di Jogjakarta. Selama tidak melanggar Peraturan Daerah DIJ Nomor 2 Tahun 2017. Kebijakan ini berbicara tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Aji memastikan dirinya tidak memerintahkan penghapusan mural maupun grafiti. Khususnya yang mengandung unsur kritik terhadap pemerintah. Adanya tindakan penghapusan berlandaskan pelanggaran terhadap Perda yang berlaku.

“Pemprov atau setidaknya saya tidak ada perintah bersihkan. Bukan karena kritik pemerintahnya tapi ngotori. Kalau mural itu kan yang bagus itu. Ini kan hanya coret-coret to. Supaya keindahan tidak hilang maka dibersihkan,” jelas Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ,Kadarmanta Baskara Aji ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (25/8).

Terkait kritik, Aji memastikan pemerintah sangatlah terbuka. Tentunya selama disampaikan secara santun. Hanya saja dia menyarankan agar melalui jalur yang resmi. Bisa melalui surat kabar jika ingin dibaca banyak orang.

Aji juga menyarankan penyampaian kritik melalui surat kepada Gubernur DIJ. Dia memastikan surat akan mendapat tindak lanjut dari pemerintah. Selama kritik yang disampaikan logis dan sesuai dengan fakta yang ada.

“Kritik silakan saja pemerintah terbuka. Tapi kritik tidak perlu nulis ditembok orang. Bisa lewat surat kabar atau surat ke gubernur langsung. Enggak apa-apa, kritik itu menyenangkan kok,” kata Kadarmanta Baskara Aji.

Pernyataan ini guna menanggapi maraknya penghapusan mural dan grafiti di Jogjakarta. Diketahui bahwa akun Instagram @Gejayanmemanggil menggelar lomba mural. Dengan syarat tercepat dibersihkan pasca karya dibuat.

“Mural seni itu bisa saja asal seijin pemilik lahan jangan waton coret-coret. Temanya apa silakan saja tidak ada masalah. Jogja terkenal grafiti dan mural yang bagus. Kalau coret-coret itu kan vandalisme dan kalau dihapus itu bukan kritiknya tapi vandalisme itu yang mengotori,” ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ,Kadarmanta Baskara Aji.

Senada, Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto tak mempermasalahkan mural dan grafiti. Selama tidak menyalahi norma dan aturan yang berlaku. Baik atas peraturan pemerintah tentang ketertiban umum maupun lahan pribadi.

Dia menyarankan agar terlebih dahulu bertanya kepada pemilik lahan. Sepanjang mendapatkan ijin maka aksi mural dan grafiti tidak masalah. Selain itu isi dan teman coretan mural maupun grafiti tidak menyinggung pihak lain.

“Intinya ijin dulu sama yang punya lahan. Kalau dari materi, tidak menyinggung pihak lain. Kalau menyinggung pihak lain bisa jadi macem-macem arahnya. Bisa pidana atau pelanggaran ketertiban umum,” kata Kombes Pol Yuliyanto.

Dia memastikan jajarannya tak pernah menghapus mural maupun grafiti. Wewenang tersebut berada di tangan pemerintah wilayah. Ini karena kaitannya adalah penegakan Perda tentang ketertiban umum.

“Itu wewenangnya di penyidik khusus ada di Satpol PP. Kalau mengganggu ketertiban umum ada tindakan apakah hapus atau lain sebagainya. Itu wewenangnya disana bukan di kami,” ujar Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto.(dwi/sky)

Jogja Raya