RADAR JOGJA – Pekerja buruh pabrik rokok di DIJ menuntut Dana Bagi Hasil Cukai – Cukai Hasil Tembakau (DBHC-CHT) bisa diperuntukkan bagi mereka. Tak diperbolehkan dalam bentuk bantuan sosial, paling tidak untuk kesehatan buruh pabrik rokok.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PD FSP RTMM) DIJ Waljid Budi Lestarianto termasuk yang mempertanyakan penggunaan DBHC-CHT di DIJ. Hal itu karena dia menemukan ada peralihan penggunaan DBHC-CHT untuk bantuan sosial ke kesehatan. Untuk penanganan Covid-19. “Ya paling tidak diperuntukkan pengadaan vitamin atau vaksin bagi buruh rokok,” katanya, Jumat (6/8).

Menurut dia, sudah ada aturan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 serta PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada 2021 ini DIJ memperoleh sekitar Rp 10 miliar. Rinciannya Rp 3 miliar untuk Pemprov DIJ, Rp 2,3 miliar untuk Bantul, Sleman Rp 1,7 miliar, Kulonprogo Rp 1,1 miliar, Gunungkidul Rp 1 miliar dan Kota Jogja Rp 765 juta.

Dalam PMK sudah disebutkan secara rinci alokasinya yaitu untuk kesehatan 25 persen, penegakan hukum terkait rokok ilegal 25 persen. Selebihnya 50 persen, yang terbagi 15 persen untuk peningkatan kapasitas SDM petani tembakau dan pekerja buruh pabrik rokok dan 35 persen untuk bantuan sosial maupun bantuan modal petani tembakau dan pekerja buruh pabrik rokok. Tapi, kata Waljid, informasi dari Disnakertrans DIJ untuk bansos harus menyesuaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, supaya tak dobel bantuan. “Konfirmasi Disnakertrans dialihkan untuk kesehatan, jadi total anggaran kesehatan jadi 60 persen,” ungkapnya.

Waljid menyebut, di DIJ terdapat sekitar 4.500 buruh pabrik rokok. Mayoritas merupakan usaha padat karya. Yang menyerap banyak tenaga kerja dan rentan terjadi kerumunan di pabrik. Ironisnya, lanjut dia, mayoritas buruh pabrik rokok di DIJ belum memperoleh vaksinasi Covid-19. “Meski dialihkan ke kesehatan, paling tidak tetap diberikan pada pekerja buruh,” harapnya.

Desakan serupa juga dilontarkan Anggota DPRD DIJ Stevanus Christian Handoko. Dia meminta Pemprov DIJ segera mengalokasikan DBHC-CHT sesuai peruntukannya. Termasuk alokasi transfer ke kabupaten dan kota. Dia juga berharap aturan dalam PMK yang mengaturnya juga dilaksanakan. “Karena aturannya sudah ada ya tinggal dijalankan, seharusnya kembali lagi ke sektor yang bersangkutan,” ujarnya. (pra)

Jogja Raya