RADAR JOGJA – Program dana hibah koperasi belum menyentuh 1.391 pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro. Seluruhnya adalah pedagang yang berasal dari 9 paguyuban di Malioboro. Dana hibah sendiri hanya tersalurkan ke 2 paguyuban yang memiliki badan hukum koperasi.

Presidium PKL Malioboro, Sujarwo menuturkan telah menyampaikan fakta ini kepada Pemprov DIJ. Tepatnya sejak dana hibah tersebut masih dalam pembahasan. Sayangnya hingga cair, dana hibah tersebut masih belum menyentuh PKL yang belum tergabung dalam koperasi.

“Iya baru 2 paguyuban saja yang bisa mengakses dana hibah karena memang memiliki koperasi. Kami berharap ada terobosan, agar yang belum bergabung ini juga bisa mengakses bantuan modal itu meski belum berbadan hukum,” jelas Sujarwo, Kamis (5/8).

Diketahui bahwa Pemprov DIJ mengucurkan dana hibah koperasi sebesar Rp 16,45 Miliar kepada 115 koperasi se-Jogjakarta. Tercatat hanya dua Paguyuban Malioboro yang bisa mengakses bantuan modal ini. Pertama adalah Paguyuban Tri Darma dan yang kedua Persatuan Pedagang Kakilima Yogyakarta 37 (PPKLY 37).

Sujarwo menegaskan bahwa 1.391 PKL berada diluar kedua asosiasi tersebut. Mereka tergabung dalam 9 kelompok yang tersebar di seluruh kawasan Malioboro. Mulai dari pedagang lesehan, angkringan hingga lapak dagangan lainnya.

“Untuk bisa mengakses ke kedua koperasi itu tidak mudah. Setiap paguyuban itu ada latar belakang yang berbeda. Sehingga memang tidak bisa disatukan dengan paguyuban yang lain,” kata Presidium PKL Malioboro, Sujarwo.

Sujarwo sedikit mengkritisi skema dana hibah koperasi. Terlebih bantuan ini bersumber pada dana keistimewaan (Danais). Artinya sewajarnya jika seluruh PKL Malioboro dapat mengakses tanpa prasyarat khusus.

Dia menuturkan para PKL berjualan di kawasan Malioboro. Berdasarkan data inventaris, kawasan ini tergolong sebagai cagar budaya. Danais sendiri memiliki peruntukan sebagai pelestarian kebudayaan.

“Setidaknya berjualan di kawasan cagar budaya ini bisa jadi pertimbangan agar bisa mengakses dana hibah itu, kalau dari danais,” ujarnya.

Sujarwo juga berharap Pemprov DIJ memiliki skema bantuan lainnya. Sehingga para PKL bisa mengakses apabila terhalang aturan dalam dana hibah. Untuk kemudian menjadi suntikan modal dalam berjualan.

“Apa pun skemanya, teman-teman 9 paguyuban ini sangat menanti. Agar bisa mengakses dan ekonomi di Malioboro bisa bangkit bersama-sama,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ, Srie Nurkyatsiwi menegaskan skema bantuan memang dana hibah koperasi. Sehingga yang bisa mengakses adalah para anggota koperasi. Tujuan utama adalah agar koperasi dapat bergerak menaungi para anggotanya.

Wujud bantuan bersifat pinjaman modal. Koperasi wajib berbadan hukum, memiliki NIK dan terdaftar di SiBakul atau sistem pendataan berbasis web bagi koperasi dan UMKM. Hibah disalurkan kepada anggota koperasi dengan bunga rendah 3 persen per tahun.

“Masa pengembalian cicilan 6 bulan setelah PPKM berakhir. Dana tersebut akan dikembalikan kepada koperasi agar bisa disalurkan kepada anggota koperasi lain yang membutuhkan,” ujar Srie Nurkyatsiwi. (dwi/sky)

Jogja Raya