RADAR JOGJA – Upaya pengendalian kasus Covid-19 di Kota Jogja terus diperluas. Pemkot Jogja bakal menggeser fokus pengendalian mobilitas masyarakat di tempat umum ke wilayah perkampungan agar dapat segera menekan kasus virus korona.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, sejatinya upaya pengendalian kasus masih mengacu pada aturan PPKM Level 4. Hanya, kearifan lokal tetap diperhatikan untuk menekan laju mobilitas masyarakat.
“Kita konsentrasikan untuk menurunkan mobilitas di pemukiman dan cara penanganan kasus Covid-19 yang ringan atau OTG (orang tanpa gejala),” katanya Rabu (4/8).

HP menjelaskan mobilitas di jalan dan tempat-tempat umum dengan model penyekatan beberapa ruas jalan serta pembatasan akses keluar masuk berhasil menurunkan mobilitas mencapai 50-60 persen. Tetapi sebaliknya, dilihat dari pemukiman penurunan mobilitas baru terjadi sebesar 19 persen. “Artinya tingkat mobilitas di pemukiman masih signifikan untuk terjadinya penularan Covid-19,” ujarnya.

Berdasarkan evaluasi pertumbuhan kasus baru, sebagian besar terjadi melalui penularan dalam keluarga maupun perkantoran. Dengan varian baru Delta, maka setiap anggota keluarga di rumah rentan atau mudah terpapar jika salah satu anggotanya diketahui positif Covid-19.

Oleh karena itu, penanganan difokuskan kepada penyekatan dan pemisahan secepatnya kasus di pemukiman. Posko dan satgas kelurahan maupun kemantren, untuk fokus penanganan kasus baru secara terintegrasi. Bagi yang kedapatan positif Covid-19, secepatnya dilakukan isolasi mandiri, baik di selter kota maupun wilayah. Sehingga yang negatif tidak tertular dari yang satu rumah atau satu ruangan.

“Kemudian monitoring yang isolasi mandiri. Kita intensifkan pemantauannya yang selama ini dilakukan oleh petugas puskesmas, juga diperkuat dengan program sapa aruh PKK wilayah setempat,” jelas HP.

Wakil Wali Kota Jogja ini mengatakan, pihaknya mengintensifkan warga yang isoman. Selain mendapat multivitamin atau obat dan makanan setiap hari dua kali, juga selalu dimonitoring dari satgas kelurahan.

Selain itu, satgas kelurahan dan posko setempat juga melakukan penyekatan jalan atau gang di kampung untuk membatasi mobilitas warga. Sehingga penularan yang terjadi di pemukiman bisa ditekan semaksimal mungkin.

Dengan begitu, seiring perpanjangan kembali PPKM Level 4 ini, di samping tetap menutup jalan-jalan raya utama, pemkot juga melakukan pembatasan akses untuk pemukiman yang kasusnya masuk kategori oranye, merah, ada pertumbuhan kasus, atau mobilitas yang tinggi. Saat ini pun sudah ada 235 RT yang melakukan penyekatan akses jalan keluar masuk di wilayahnya.

Dengan demikian begitu ada pertumbuhan kasus dan dinilai ada kontak erat, posko dan satgas kelurahan langsung membuat kebijakan penyekatan akses keluar masuk kampung. “Kami memang menambah dan menggeser wilayah pertempuran untuk menekan sebaran kasus. Maka juga menekan mobilitas warga di permukiman yang potensi terjadi sebaran, karena munculnya kasus baru,” terangnya.

Diharapkan dengan upaya baru, penurunan kasus bisa ditekan lebih cepat melalui perubahan strategi yaitu mengendalikan wilayah hulu, seperti pusat-pusat aktivitas yang berpotensi terjadi persebaran virus. “Maka wilayah hilir yaitu rumah sakit, selter, obat dan lain-lain tidak kewalahan,” tambahnya.

Selain fokus pengendalian di wilayah, upaya lain yang juga diintensifkan adalah mempercepat proses vaksinasi bagi warga Kota Jogja. Sepanjang Agustus, ada gerakan ‘Jogja Merdeka Vaksin’ berupa jemput bola vaksinasi di wilayah.

Jika sebelumnya dalam sehari targetnya 2.000 warga divaksin, sepanjang bulan ini dinaikkan hingga dua kali lipat. Akan tetapi hal itu sangat ditopang oleh ketersediaan vaksin dari pusat. “Mudah-mudahan pengajuan tambahan vaksin bisa segera direalisasikan,” tambahnya. (wia/laz)

Jogja Raya