RADAR JOGJA – Pemprov Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) melalui Dinas Koperasi dan UKM menyalurkan dana sebesar Rp 16,45 Miliar kepada 115 Koperasi terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tujuannya agar dapat menjadi suntikan modal bagi para anggotanya. Terutama yang ekonomi lesu pasca penerapan kebijakan PPKM.

Skema bantuan terhadap koperasi adalah pinjaman modal ke setiap anggotanya. Para pelaku usaha terdampak meliputi kawasan pariwisata, kawasan pasar dan PKL hingga kawasan nelayan. Seluruhnya tersebar di lima kabupaten dan kota.

“Bantuan kepada koperasi ini disalurkan sebagai pinjaman kepada anggota koperasi yang terdampak PPKM akibat pandemi Covid-19. Semoga bisa menjadi angin segar dan perekonomian perlahan bisa bangkit kembali,” jelas Gubernur DIJ Hamengku Buwono X di halaman Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (4/8).

Kriteria koperasi penerima bantuan ini antara lain telah berbadan hukum dan memiliki NIK, terdaftar di Sibakul, memiliki alamat kantor yang jelas. Selain itu ada struktur kepengurusan dan tentunya mendapat rekomendasi dari instansi pembina masing-masing koperasi.

HB X menjelaskan dana hibah bantuan ini ini akan disalurkan kepada anggota yang membutuhkan. Sementara untuk bunga tergolong rendah, 3 persen pertahun. Untuk jangka waktu pinjaman selama 6 bulan setelah PPKM berakhir.

“Saya minta PKL untuk bergabung ke koperasi aagar bisa mengakses dana hibah ini. Koperasi juga harus memfasilitasi PKL dan pelaku usaha lain untuk bergabung agar bantuan yang diberikan merata. Seperti pedagang Malioboro tapi belum gabung, ya difasilitasi jadi anggota koperasi,” kata Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Selain koperasi, turut disalurkan pula Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada 392 kalurahan. Dengan nominal masing-masing menerima antara Rp 50 Juta hingga Rp 145 Juta. Total bantuan untuk seluruh Kalurahan ini mencapai Rp 22,6 Miliar.

Sifat dari bantuan ini untuk penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Mulai dari perwujudan sembako bagi warga yang isoman, operasional Satgas Covid-19 tingkat kalurahan. Termasuk sebagai penunjang sarana prasarana, operasional shelter dan pemulasaran jenazah Covid-19.

“Kita harus bersama-sama menangani pandemi ini agar Jogjakarta bisa jadi zona hijau Covid-19. Harus mengikuti aturan pusat untuk menerapkan PPKM Level 4 agar kondisi bisa menjadi normal dan terkendali,” ujar Hamengku Buwono X.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah DIJ, Srie Nurkyatsiwi mengatakan dana hibah menyasar koperasi-koperasi untuk menopang operasionalnya. Sehingga besar harapan agar tersalur merata kepada anggotanya.

“Bunga rendah tiga persen per tahun. Jangka waktu peminjaman sendiri enam bulan setelah PPKM berakhir. Nantinya dana yang dikembalikan oleh anggota koperasi akan menjadi hak koperasi dan bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan koperasi kedepannya,” kata Srie Nurkyatsiwi. (dwi/sky)

Jogja Raya