RADAR JOGJA – Bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST) di DIJ terus berjalan. Apalagi belakangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga kembali diterapkan di berbagai daerah.

Diharapkan kedua bantuan itu dapat menjadi solusi di tengah sulitnya masyarakat mencari nafkah saat pandemi dan kebijakan pencegahannya. Kendati demikian, Dinas Sosial (Dinsos) DIJ kini harap-harap cemas lantaran masyarakat yang sudah terlepas dari program PKH, dikhawatirkan rentan masuk kembali sebagai penerima bantuan akibat ekonomi yang sulit.

Kepala Dinas Sosial DIJ Endang Patmintarsih mengatakan, masyarakat penerima bantuan PKH akan mendapat uang sesuai komponen. “Jadi PKH dia mendapat bantuan uang sesuai komponennya. Kemudian karena PPKM Darurat kemarin, maka PKH mendapat tambahan beras 10 kilogram,” katanya.

Dijelaskan, bagi penerima BST yang sebelumnya hanya dapat cair dalam empat bulan mulai Januari-April 2021, kini mendapat tambahan dua bulan karena adanya kebijakan PPKM. “Kemarin menerima hanya empat bulan, Januari sampai April. Yang per KK Rp 300 ribu itu. Karena ada PPKM Darurat diperpanjang dua bulan lagi. Untuk bulan Mei-Juni diterimakan Juli sejumlah Rp 600 ribu. Ditambah beras 10 kg,” lanjutnya.

Ia menambahkan, melalui Kementerian Sosial penyaluran BST sejumlah Rp 600 ribu pada Mei-Juli lalu diberikan lewat kantor pos dan sejumlah kelurahan. Sementara untuk PKH, Kemensos bekerjasama dengan Bulog selaku distributor beras untuk bantuan sosial itu.

Menurut data yang dimiliki Dinsos DIJ, target penyaluran bantuan tahap ke tiga 18- 31 Juli 2021 untuk keluarga penerima manfaat (KPM) penerima PKH sebanyak 186.017 KPM. Sedangkan untuk masyarakat penerima BST di DIJ sebanyak 131.280 KPM.

Endang kemudian menjelaskan, adanya pandemi Covid-19 yang memunculkan kebijakan PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 dalam penanganannya, mengakibatkan Dinsos DIJ kesulitan mencapai target graduasi para KPM yang masih terdaftar di PKH. Termasuk skema bantuan lainnya yang sudah ditentukan oleh Kemensos.

“Pandemi dan PPKM ini pasti, pasti mempengaruhi target PKH graduasi. Jadi yang sudah graduasi pun kami push dengan APBD untuk penguatan ekonomi produktifnya,” katanya.

PKH graduasi sendiri merupakan KPM yang sudah dianggap mampu dan dapat menghasilkan produk ekonomi secara mandiri. Dengan demikian keluarga tersebut tidak lagi bergantung pada pemberian bantuan PKH.

Di tahun ini, Dinsos DIJ mencatat sekitar 825 KK yang sudah masuk sebagai PKH graduasi. Jumlah itu kini juga menjadi perhatian khusus Dinsos DIJ agar mereka tidak kembali masuk sebagai masyarakat yang rentan dalam segi kesejahteraan dan ekonomi.

Diakui, di tengah kondisi pandemi sangat sulit mencapai target pengentasan PKH graduasi sebanyak 10 persen. Ia berharap pandemi segera berlalu dan bagi keluarga yang sudah masuk ke dalam kategori graduasi, tetap dapat bertahan. “Yang sudah masuk graduasi kan sudah dapat bantuan Rp 3 juta untuk pengembangan produk ekonomi dari APBD. Mudah-mudahan bisa bertahan semua,” harapnya. (kur/laz)

Jogja Raya