RADAR JOGJA – Ada pemandangan yang berbeda di Jalan Malioboro, Jumat (30/7) pagi. Sejumlah pedagang di kawasan yang menjadi salah satu ikon Jogja ini memasang puluhan bendera putih. Hal itu dilakukan karena mereka merasa tak lagi mampu bertahan di masa penerapan PPKM level 4.

Bendera putih terpasang di sepanjang pedestrian Malioboro. Ada pula pedagang yang memasang bendera tanda berkabung itu di gerobak atau tenda dagangan mereka.

Setelah memasang bendera putih, komunitas pedagang yang terdiri atas Paguyuban Angkringan Padma, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Paguyuban Handayani, Paguyuban PPMS, dan lain sebagainya, membacakan pernyataan sikap. Pada intinya mereka meminta pemerintah untuk peduli dengan nasib mereka sekarang ini.

Salah seorang pedagang yang biasa berjualan di dekat Kompleks Kepatihan Jogjakarta, Dimanto, 64, mengatakan, dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima (PKL), khususnya kuliner, memang cukup parah sejak pandemi Covid-19. Hanya saja di masa PPKM Level 4 ini, dampak yang dirasakan semakin berat.

Pasalnya, selama pemberlakukan PPKM Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4, para PKL kehilangan penghasilan mereka. “Sejak muncul Covid-19, belum pernah kami mendapat bantuan. Jadi kami berharap pemerintah terketuk hatinya agar mau memberikan bantuan kepada kami,” ujarnya kepada wartawan kemarin.

Dimanto mengaku meski pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi pedagang, pendapatan yang diperoleh masih belum mencukupi. Sebab, sejumlah ruas jalan masih cukup banyak yang ditutup hingga membuat mobilitas warga serta pengunjung minim ke Malioboro.

“Pembelinya belum ada. Paling dari teman-teman sesama pedagang saja yang pesan. Kalau akses jalan dibuka lagi, ya mungkin bisa laku lah dan mulai banyak yang berkunjung ke Malioboro,” katanya.

Ketua PPLM Desio Hartonowati menyatakan, pihaknya keberatan dengan sejumlah aturan di masa PPKM Level 4. Salah satunya tentang pembatasan operasional sampai pukul 20.00. Sementara para pedagang lesehan biasanya mulai berjualan pukul 18.00 atau 18.30.

Otomatis durasi pedagang berjualan hanya selama dua sampai dua setengah jam saja. “Itu kan sama saja kami tidak bisa buka. Makanya kami minta kebijakan dari pemerintah daerah agar kami diperbolehkan berjualan hingga pukul 23.00,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga keberatan dengan mekanisme pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemprov DIJ. Diketahui, pemprov hanya memberikan bantuan kepada komunitas pedagang yang berbadan hukum saja.
Masalahnya, dari puluhan komunitas pedagang di Malioboro hanya dua komunitas saja yang sudah berbadan hukum. “Sementara yang lain belum dapat akses. Makanya kami juga minta solusi ke pemda, bagaimana agar paguyuban juga dapat dana pinjaman bergulir,” lanjut Desio.

Sementara Asisten Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi menerangkan, ia telah menyiapkan skema bantuan kepada para pedagang di Malioboro melalui koperasi. Namun memang belum semua pedagang masuk ke dalam anggota koperasi.

“Nanti akan kami sampaikan dulu kepada pimpinan, bagaimana supaya diproses. Karena ini kan usulan baru ya,” ujar Sumadi singkat. (kur/laz)

Jogja Raya