RADAR JOGJA – Staf Ahli Gubernur DIJ Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Sumadi memastikan para pedagang di Malioboro tetap menerima bantuan. Hanya saja pihaknya masih mendata jumlah total pedagang. Terutama yang tidak terwadahi dalam koperasi.

Skema bantuan pemerintah memang mensyaratkan ternaungi dalam koperasi. Ini karena aliran bantuan permodalan melalui skema tersebut. Sementara di Malioboro baru ada 2 Paguyuban yang telah berbadan hukum koperasi.

“Kebijakannya adalah bagaimana memberi bantuan leewat koperasi. Tetapi ternyata teman-teman di PKL itu ada beberapa komunitas yang memang belum semuanya masuk di kumpulan koperasi,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (30/7).

Sumadi telah menemui perwakilan para PKL Malioboro. Dia juga telah mendapatkan data-data pedagang yang belum mendapatkan bantuan. Selain itu juga menerima poin-poin keluhan pedagang selama kebijakan PPKM berlangsung.

“Usulan ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Apakah ada kebijakan khusus berkaitan itu nanti kami sampaikan,” katanya.

Presidium Paguyuban di Kawasan Malioboro Sujarwo menuturkan, pedagang Malioboro tergabung dalam 11 paguyuban. Dari total paguyuban ini ada sekitar 3.000 pedagang yang ternaungi. Sementara itu belum semua pedagang ternaungi dalam 2 koperasi yang ada.

Sujarwo memaparkan ada sekitar 1.000 pedagang yang tergabung dalam 2 koperasi. Artinya sisanya belum mendapatkan bantuan permodalan. Terutama yang disalurkan melalui koperasi. “Jadi yang masih belum ini ya diatas 1.000 lebih yang belum dapat, itu dari 9 paguyuban. Termasuk pedagang yang berada di sayap jalan,” ujarnya.

Dia berharap ada skema bantuan permodalan lainnya. Pilihan lain yang tidak mengakses melalui koperasi. Sehingga para pedagang yang belum tergabung dalam koperasi tetap bisa mengakses. Para pedagang, lanjutnya, berjualan di kawasan cagar budaya. Dia berasumsi bahwa dana keistimewaan dapat dimanfaatkan. Terlebih jika berkaitan tentang pelestarian cagar budaya.

“Mereka berjualan di kawasan cagar budaya berjualan di wilayah di bawah Dinas Kebudayaan. Kan bantuan lain bisa gitu ya, fisik bisa harusnya (pedagang) juga bisa,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Raya