RADAR JOGJA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah beberapa hari lalu menyatakan akan ada lagi program bantuan subsidi. Bantuan rencananya diberikan untuk pekerja terdampak PPKM Level 4 dengan gaji Rp 3,5 juta ke bawah.

Dalam aturan terbaru dari pemerintah pusat, lima wilayah di DIJ yakni Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, masuk dalam kriteria PPKM Level 4. Selain itu, UMR di DIJ juga jauh di bawah level batas penerima subsidi dari Kemenaker.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugrahadi menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Perkemanaker) soal program subsidi gaji itu. “Belum ada Permenaker, kita semua menunggu itu,” katanya kemarin (27/7).

Pada program serupa tahun lalu, pekerja yang mendapatkan bantuan harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ketika ditanya apakah syarat itu akan berlaku pada program tahun ini, Aria belum bisa memberikan jawaban. “Tunggu saja Permenakernya, saya belum berani ngira-ngira. Nanti kalau sudah ada Permenaker, akan kami sampaikan,” tandasnya.

Syarat harus terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan itu membuat banyak pekerja, termasuk di DIJ, yang tidak mendapatkan bantuan subsidi gaji dari Kemenaker. Padahal para pekerja itu terdampak dari pemberlakukan pembatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19.
Mulai dari pemotongan gaji, bertambahnya pengeluaran karena harus membeli masker, hand sanitizer, vitamin, hingga obat-obatan demi tetap sehat di kala pandemi.

Salah seorang karyawan swasta yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, tahun lalu ia tidak mendapatkan bantuan subsidi gaji lantaran tidak didaftarkan kantornya ke BPJS Ketenagakerjaan. “Di kantor ada kebijakan yang dapat BPJS hanya yang karyawan tetap saja. Sementara yang kontrak seperti saya, tidak didaftarkan,” ungkapnya. (kur/laz)

Jogja Raya