RADAR JOGJA – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) DIJ bersama Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Sipil (FORKOM OMS) DIJ menyampaikan tuntutan kepada pemerintah DIJ. Itu terkait penanganan Covid-19. Tuntutan ini diserukan karena pemerintah dinilai masih kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19 di DIJ.

Pada Jumat (23/7), FPRB DIJ bersama FORKOM OMS DIJ melalui rilisnya menyerukan tuntutan kepada pemda yang di antaranya berisi desakan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Juga memfasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, dan hal-hal lain terkait penangan pandemi Covid-19.

Perwakilan FORKOM OMS DIJ Timothy Apriyanto mengungkapkan, dasar penyampaian tuntunan ini adalah keinginan akan adanya satu perbaikan dalam menangani pandemi khususnya di DIJ. “Kami sepakat di situasi pandemi seperti ini, yang harus dikedepankan adalah keselamatan dan kesejateraan rakyat,” ujar Timothy.

“Peristiwa belakangan ini menunjukkan respons pemerintah dalam menangani pandemi masih sangat kurang. Fakta menunjukkan beberapa fasilitas kesehatan di DIJ sudah kolaps. Banyak rumah sakit mendirikan tenda untuk dapat menampung pasien. Tabung oksigen juga sudah mulai langka,” papar Timothy.

Data terakhir menunjukkan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah banyak yang meninggal dunia. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, di mana 200 lebih warga yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia karena kurang mendapatkan penanganan kesehatan.

Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan FPRB DIJ Wahyu Heniwati menambahkan, dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana pandemi, pemerintah masih gagap. Juga dinilai selalu terlambat dalam menangani kasus yang terjadi.

“Pemerintah belum bisa memaksimalkan seluruh resources yang tersedia. Bahwa upaya penanganan dari aspek promotif, preventif, dan kuratif masih belum maksimal. Belum mampu menurunkan angka kematian kasus Covid-19 di DIJ,” ungkap Heni.

Yang juga menjadi sorotan adalah lambatnya penggunaan anggaran untuk penanganan situasi darurat ini. “Pemda masih lamban dalam penyerapan angggaran penangan covid-19. Padahal mestinya tidak ada persoalan ketersediaan dana,” ungkap Heni.

Terkait dengan bantuan kepada warga terdampak, FPRB DIJ dan FORKOM OMS DIJ mendesak percepatan penyaluran bantuan ekonomi kepada masyarakat terdampak. “Bantuan ekonomi harus segera disalurkan kepada masyarakat utamanya masyarakat yang hidup di wilayah marginal sebagai penggantian biaya hidup,” ujar Heni. (om1/ila)

Jogja Raya