RADAR JOGJA – Pemerintah memperpanjang PPKM Darurat dengan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus. Ada kelonggaran waktu kegiatan ekonomi masyarakat per hari ini (26/7). Namun, hal ini dinilai bukanlah solusi, khususnya bagi Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM).

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati mengatakan, meski ada kelonggaran untuk kegiatan ekonomi hingga pukul 21.00, sama saja tidak dapat dinikmatinya. Sebab, rerata pedagang lesehan Malioboro mulai beraktivitas baru pukul 18.00. “Kalau disuruh tutup pukul 21.00, otomatis kan sama juga tidak bisa buka. Keluarnya saja pukul 18.00,” kata Desio Minggu (25/7).

Ia menjelaskan keputusan pemerintah pusat itu menjadi kendala baginya dan 40 anggota lain di PPLM. Berbeda, dengan komunitas lain di Malioboro yang bisa buka sejak pagi dan masih panjang waktunya untuk beraktivitas hingga pukul 21.00. Dia meminta toleransi waktu sampai pukul 23.00 untuk bisa berkegiatan ekonomi.

Terlebih untuk persiapan memasang tenda saja selesai pukul 18.30. “Kalau disuruh pukul sembilan malam tutup, otomatis waktu satu jam sudah tutup lagi. Cuman capek buka tutup. Kami minta toleransi sampai pukul 23.00,” ujarnya.

Meski begitu, ia memahami kebijakan tersebut diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Tetapi, dari kalangan komunitas Malioboro sudah berupaya melayangkan surat ke Gubernur HB X dan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti yang dipertegas dari paguyuban lesehan, salah satunya agar lesehan bisa buka sampai pukul 23.00.

“Kalau pemerintah tidak memberi toleransi, otomatis pedagang lesehan tidak bisa buka. Itu yang jadi jeritan pedagang. Untuk PKL Malioboro tidak aktivitas sama sekali, kosong sejak awal diberlakukan aturan ini sampai 25 Juli. Tanggal 26 Juli harapannya bisa beraktivitas kembali,” tandasnya.

Menurutnya, sebagian besar pedagang tidak ada penghasilan lain. Semua pedagang lesehan hanya bermata pencaharian dari jualan lesehan di Malioboro. Kebijakan ini sangat memukul para pedagang kecil yang tidak ada pemasukan sama sekali atau hampir satu bulan ini. Bahkan harus gali lubang tutup lubang, karena tabungan sirna untuk kehidupan sehari-hari.

“Banyak yang mengeluh gimana kok situasinya seperti ini. Sudah hari-hari biasa kemarin jualan tidak ada pengunjung, sebagian ada yang pinjam uang untuk nyambung hidup dan menyambung usaha. Sekarang disuruh tutup, padahal harus membayar cicilan dan sebagainya,” jelasnya.

Disebut-disebut tidak hanya pedagang kecil ini yang terdampak melainkan sekitar 200 tenaga yang membantu para pedagang lesehan juga telah dirumahkan. Rata-rata ada 4-7 orang dalam satu lapak yang membantu para PKL itu di kawasan Malioboro.

Di sisi lalin, Ketua Paguyuban Pasar Beringharjo Barat Bintoro mengaku, meski berat sebagai pedagang di sektor yang harus tutup sementara selama diberlakukannya PPKM ini, hanya bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Namun pihaknya meminta ada solusi yang diberikan, sehingga pedagang kecil di sektor non-esensial tetap bisa bernapas. (wia/laz)

Jogja Raya