RADAR JOGJA – Ribuan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban PKL Malioboro – Ahmad Yani (Pemalni) menolak aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Alasannya mereka tak ingin aksi kerusuhan 8 Oktober 2020 terulang kembali. Walaupun unjuk rasa kali ini mengkritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Ketua Paguyububan PKL Pemalni, Slamet Santoso menuturkan ,aksi unjuk rasa di Malioboro sangatlah merugikan pedagang. Terlebih image ramah, tentram menjadi rusak akibat aksi unjuk rasa tahun lalu. Itulah mengapa para pedagang sepakat menolak aksi unjuk rasa dengan tema apapun.

“Kami, dari komunitas Malioboro total kurang lebih ada 14 komunitas memang dari awal kami sudah menolak dengan tegas adanya aksi-aksi di kawasan Malioboro. Trauma kejadian 8 Oktober 2020. Kami dirugikan atas periwstiwa itu yang menghentak hati kami,” tegas Slamet Santoso ditemui di kawasan Malioboro, Sabtu (24/7).

Slamet Santoso menjelaskan seruan penolakan muncul setelah tersiar kabar adanya unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat. Titik aksi terfokus di kawasan Simpangempat Tugu Pal Putih hingga Titik Nol Kilometer. Aksi berlangsung longmarch dari satu titik ke titik lainnya.

Dasar penolakan mengacu pada aturan pemerintah. Mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 63 Tahun 2004 dan terbaru Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021. Prinsipnya menjaga kondusivitas Malioboro sebagai objek vital.

“Kami, bersama-sama bersatu menolak unjuk rasa, pengerahan massa, demo-demo yang masuk ke Malioboro. Kami masyarakat Jogjakarta yang cinta damai, jadi kami akan tetap jaga Malioboro sebagi ikon kota Jogjakarta. Menjaga marwah Malioboro sesuai yang diamanatkan ngarso Ndalem (Hamengku Buwono X),” kata Ketua Paguyububan PKL Pemalni, Slamet Santoso.

Berbicara tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Slamet memastikan para PKL Malioboro juga merasakan. Hanya saja dia tak sepakat saat aksi tersebut berlangsung di Malioboro. Para pedagang, lanjutnya, ingin menjaga Malioboro sebagai kawasan netral dan damai.

Pada dasarnya tak ada penolakan aksi unjuk rasa. Dia mencontohkan kejadian tahun lalu. Para pedagang awalnya tak mempermasalahkan aksi yang terpusat di depan Gedung DPRD DIJ. Hingga akhirnya berakhir dengan aksi anarkisme.

“Semua punya hak demokrasi, punya hak suara pendapat dan lainnya. Tetapi kebebasan ada batasannya diatur oleh UU menyampaikan aspirasi harus sesuai aturan yang berlaku sesuai UU,” ujarnya.

Guna menjaga masuknya peserta aksi, para anggota komunitas berjaga di sepanjang jalan Margo Utomo hingga kawasan Malioboro. Termasuk pintu masuk yang berasal dari sejumlah jalan sirip. Para pedagang sepakat tak mengijinkan aksi berlangsung di sepanjang sisi selatan Tugu Pal Putih hingga Malioboro.

“Kami antisipasi kalau ada yang mau masuk Malioboro kami cegah. Kami pastikan semua menolak. Aksi kami juga didukung oleh elemen lain Jogja cinta damai,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya