RADAR JOGJA – Menyikapi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang kali ini dengan berbagai level mulai level 1 hingga 4, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X kembali menggelar sapa aruh. Di antaranya HB X meminta segera dilakukan refocusing dana keistimewaan (Danais).

Kali ini, dalam Sapa Aruh dalam menanggapi perpanjangan PPKM hingga 25 Juli mendatang, HB X juga menyebut terkait pemanfaatan Danais untuk penanganan Covid-19. HB X menegaskan, Pemprov DIJ akan lebih mempercepat kelancaran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat, baik berupa uang, sembako maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak.

“Sedangkan dari APBD dan Danais segera dilakukan refocusing anggaran secara maksimal dengan merealokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi covid serta pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan,” tegasnya saat membacakan Sapa Aruh di Bangsal Kepatihan, Rabu (21/7).

Sebelumnya, penggunaan danais dalam penanganan Covid-19 di DIJ sempat dipertanyakan. Karena dinilai belum menyentuh langsung ke dampak Covid-19 di masyarakat. Bahkan, Keluarnya surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan (PK) Kementerian Keuangan nomor S-121/PK/2021 tertanggal 10 Juli 2021 pun belum dijadikan patokan untuk melakukan refocusing Danais. Pemprov DIJ beralasan masih menunggu terbitnya perubahan peraturan menteri keuangan (PMK) terkait penggunaan danais.

Lebih lanjut, dalam Sapa Aruh ketiga selama 2021 ini, HB X juga berbicara mengenai potensi pelanggaran protokol kesehatan. Raja Keraton Jogja, dengan gelar Hamengku Bawono ka 10 itu yakin dan percaya rakyatnya pasti siap sedia untuk melakukan penegakan protokolnya secara mandiri. “Bukankah dukungan rakyat Jogja terhadap NKRI tak pernah surut?” ujarnya.

Sedangkan bagi mereka yang melanggarnya, harus siap menanggung risiko sanksi sosial dan sanksi hukum. Dalam hal ini, Pemprov akan melibatkan secara aktif TNI/Polri melalui pemberlakuan aturan BKO dengan menempatkan posisi dan peran TNI/Polri dalam sistem komando operasional di lapangan.

Sementara itu, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji saat jumpa pers secara daring, mengungkapkan, penerapan PPKM Level 3-4 sama dengan PPKM Darurat. Artinya, pemerintah pusat maupun pemprov belum akan melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat. Saat ini sektor non esensial dan ruang-ruang publik termasuk tempat wisata pun masih dilarang untuk buka.

“Di DIJ meneruskan kebijakan pusat disebut yang disebut dengan PPKM Level 4. Ketentuannya sama dengan PPKM Darurat kemarin sampai 25 (Juli) ,” terang Aji.

Aji menjelaskan, saat ini pihaknya telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 19/INSTR/2021 tentang PPKM Level 4 di DIJ. Hal ini menindaklanjuti terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang hal yang sama.

Ada tiga wilayah di DIJ yang masuk level 4 yakni Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Jogja.Sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul termasuk level 3.

Sebagai informasi, level 4 artinya jumlah kasus Covid-19 di wilayah ini lebih dari 150 kasus per 100 ribu penduduk tiap pekannya.  Kemudian, perawatan di rumah sakit lebih dari 30 per 100 ribu penduduk per minggu. Selain itu, kasus kematian lebih dari lima per 100 ribu penduduk per minggu. Adapun level 3 artinya terdapat 50-150 per 100.000 penduduk per minggu. Kemudian, perawatan di rumah sakit terdapat 10-30 per 100.000 penduduk per minggu.

Selain itu, jumlah kematian 2-5 per 100.000 penduduk per minggu.  “Kebijakannya itu sama untuk level 3 dan 4. Yang beda level 1 dan 2,” papar mantan Kepala Disdikpora DIJ itu

Menurutnya, jika kasus terkonfirmasi dapat ditekan, pemerintah akan melakukan pelonggaran secara bertahap pada tanggal 26 Juli mendatang. Misalnya, pelaku usaha non esensial akan diperkenankan untuk kembali berjualan. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi pembatasan jam operasional.

“Nanti 26 (Juli)pemerintah akan melihat angka penurunan kasus itu nanti ada pelonggaran secara bertahap. Nanti ada 26 (Juli) pasti ada Inmendagri lagi,” jelasnya. (kur/pra)

Jogja Raya