RADAR JOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Hamengku Buwono (HB) X berharap masyarakat menyikapi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan bijak. Dia memahami jeritan masyarakat akan melemahnya roda perekonomian. Pasca pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa sektor.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menilai ada pertimbangan matang atas perpanjangan PPKM. Paling utama adalah belum surutnya angka paparan Covid-19 di Jogjakarta. Selain itu juga kondisi pusat pelayanan kesehatan yang kewalahan pasca lonjakan kasus Covid-19.

“Setelah dipertimbangkan secara mendalam atas dinamika dan aspirasi masyarakat dari berbagai sumber, Bapak Presiden mengumumkan Perpanjangan Terbatas PPKM Darurat dan kebijakan pelonggaran aturan setelah 25 Juli 2021. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya pilihan sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Bagi Pemerintah dan Rakyat Jogjakarta, selain mensyukurinya, juga wajib mengamankannya,” jelas HB  X  dalam Sapa Aruh di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (21/7).

HB X menuturkan pada dasarnya penerapan PPKM Darurat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidaklah jauh berbeda. Hanya saja mulai ada faktor kejenuhan dari masyarakat. Terutama bagi masyarakat kalangan kecil.

Jajarannya sebagai pemerintah maupun Pamong Rakyat mengalami dilematis. Kebijakan ini bertujuan menekan angka sebaran kasus Covid-19. Disatu sisi juga berimbas pada sektor ekonomi masyarakat.

“Dilematis, sebagai Gubernur sekaligus Pamong Rakyat Jogjakarta pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM Darurat dengan pelonggaran sementara guna memberikan relaksasi dan nafas bagi mereka dalam mencari nafkah,” kata Gubernur DIJ HB X.

Disisi lain jajarannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat wajib menjalankan kebijakan. Terlebih pertimbangan utama guna menyelamatkan kesehatan masyarakat. Agar tak terpapar Covid-19.

Semangat ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dituliskan bahwa melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan NKRI. Termasuk dalam kondisi pandemi.

“Dengan dasar pertimbangan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Namun tanpa mencederai tanggungjawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan Rakyat Jogja,” ujar HB X.

Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemprov DIJ akan mempercepat kelancaran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Mulai dari bantuan berbentuk uang, sembako maupun vitamin dan obat-obatan. Bantuan disalurkan  melalui beragam program kebijakan yang ada.

Pemprov DIJ, lanjutnya, akan melakukan refocusing APBD dan Danais. Anggaran akan dimaksimalkan pada ke dana bantuan terdampak pandemi. Adapula pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan.

“Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi, agar segera terbentuk imunitas kelompok atau herd imunity,” kata Gubernur DIJ HB X.

HB X meyakini bahwa rakyat Jogjakarta patuh dan taat kepada kebijakan yang berlaku. Tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Disatu sisi juga paham akan konsekuensi sanksi apabila melakukan pelanggaran.

“Mudah-mudahan Sapa Aruh ini menjadi pambukaning warana, pengoyak tirai, untuk kita mau bersama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi. Membawa misi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi rakyat kecil yang setiap harinya berkutat dengan perjuangan hidup,” tutupnya. (dwi/sky)

Jogja Raya