RADAR JOGJA- Pasca rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memastikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se Jawa-Bali diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Pertimbangan perpanjangan PPKM Darurat sendiri adalah masih tingginya mobilitas warga. Selain itu juga angka kasus Covid-19 yang belum menunjukkan penurunan. Terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali.

“Dalam rapat kabinet terbatas tadi ikut (rapat daring) di Sukoharjo, diputuskan, bapak Presiden (Jokowi) sampai akhir Juli,” jelasnya saat meninjau shelter Covid-19 di University Club (UC) UGM, Jumat (16/7).

Dalam rapat tersebut, juga disinggung tentang konsekuensi perpanjangan PPKM Darurat. Berupa kestabilan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Apabila tak seimbang dengan kebijakan maka menjadi faktor resiko.

Terkait bantuan sosial, Muhadjir tak banyak berbicara. Hanya saja dia menyatakan pemerintah tak bisa menanggung sendiri. Perlu ada uluran tangan kepedulian sesama masyarakat.

“Tapi juga disampaikan perpanjangan (PPKM Darurat) banyak resiko juga agar keseimbangan ditingkatkan. Berharap ada gerakan membantu yang kekurangan. Saling membantu mengulurkan tangan,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Dia berpesan agar seluruh element masyarakat kompak. Turunnya kebijakan menjadi tak berarti apabila tak patuh. Terutama dalam upaya menekan sebaran penularan Covid-19.

Pembatasan mobilitas, menurutnya telah dikaji secara matang. Saat mobilitas berhenti maka kerumunan juga berkurang. Korelasinya saat tak ada kerumunan maka penularan Covid-19 bisa ditekan.

“Apapun namanya, PPKM Darurat, super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri untuk tidak patuh prokes ya tidak berhasil. Upaya pemerintah mubadzir kalau masyarakat tidak sadar, membatasi mobilitas yang terukur,” ujar Muhadjir Effendy.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengibaratkan Indonesia dalam status darurat perang. Esensinya berhadapan dengan musuh namun tak terlihat. Berupa paparan Covid-19 yang bisa semua warga.

Kekejaman Covid-19 menurutnya tak pandang usia. Menyerang semua usia termasuk anak-anak dan ibu hamil. Tak sedikit presentase keterpaparan bahkan hingga meninggal dunia.

“Pemerintah saat ini walau tidak declare, kita ini dalam keadaan darurat militer. Karena berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Semua dianggap Kombatan, termasuk anak dan ibu hamil,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

Itulah mengapa dalam penanggulangan Covid-19, pemerintah menurunkan TNI dan Polri. Ini sudah darurat militer tapi musuhnya bukan militer konvensional

“Perannya adalah turun menanggulangi sebaran Covid-19 dengan beragam pendekatan. Terutama dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan,” ujar Muhadjir Effendy. (dwi/sky)

Jogja Raya