RADAR JOGJA – PT KAI Daerah Operasional 6 Jogjakarta memperketat kebijakan perjalanan Kereta Api (KA) Lokal mulai hari ini, 12 Juli 2020. Hingga 20 Juli 2021 nanti seluruh rute perjalanan lokal ini hanya melayani pekerja essensial dan kritikal. Kebijakan ini menyesuaikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Rute KA lokal terdampak diantaranya KA Perintis Batara Kresna relasi Purwosari – Wonogiri (PP) dan KA Bandara Internasional Adi Soemarmo relasi Klaten – Solobalapan – Bandara Adi Soemarmo. Kebijakan ini juga berimbas pada KA Lokal Prambanan Ekspres relasi Jogjakarta – Kutoarjo yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter.

“Kebijakan ini menyesuaikan dengan SE Kemenhub No 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menteri Perhubungan Nomor 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian pada masa Pandemi Covid-19,” jelas Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Jogjakarta Supriyanto, Senin (12/7).

Para pekerja essensial dan kritikal tetap wajib melengkapi persyaratan. Mulai dari surat tanda registrasi pekerja (STRP) atau surat tugas dari perusahaan maupun organisasi perangkat daerah (OPD). Khusus untuk OPD wajib ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2.

“Ini sifatnya wajib untuk membuktikan bahwa mobilitas sifatnya memang krusial. Surat ini harus berstempel atau bisa bertanda tangan elektronik,” katanya.

Kriteria pekerja sektor essensial dan kritikal telah diatur secara detail. Dalam Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021, bidang yang menjadi sektor essensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi. Adapula perhotelan non penanganan karantina Covid-19 dan industri orientasi ekspor.

Sementara sektor kritikal adalah kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi. Adapula sektor makanan minuman dan penunjangnya. Lalu sektor pembangunan meliputi pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Nanti akan diperiksa secara ketat untuk semua calon penumpang. Jika ada yang tidak lengkap, maka yang bersangkutan tidak diijinkan berangkat dan uang tiket akan dikembalikan 100 persen,” ujarnya.

Penerapan kebijakan ini berdasarkan evaluasi berkala. Masih ada warga yang melakukan perjalanan jarak pendek. Setelah ditelaah tak memiliki kepentingan esssensial maupun kritikal. “Pengetatan persyaratan tersebut diharapkan dapat menekan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api di masa PPKM Darurat ini,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Raya