RADAR JOGJA – Para pedagang kaki lima di Jogjakarta mulai mengeluhkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Imbasnya para pedagang tak bisa berjualan dengan normal. Minimnya pendapatan tak seimbang dengan biaya hidup sehari-hari.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIJ Mukhlas Madani berharap ada solusi. Pembatasan aktivitas menurutnya tak efektif bagi roda ekonomi. Terlebih aktivitas perkuliahan berhenri total. Padahal salah satu sumber pemasukan para PKL ada mahasiswa yang kuliah di Jogjakarta.

“Mahasiswa tidak ada, lalu wisata juga berhenti. Dua hal ini tidak ada dan sangat memukul pedagang kali lima di Jogja,” jelasnya dalam jumpa pers daring, Jumat (9/7).

Kebijakan tentang pembatasan aktivitas, lanjutnya, dapat mematikan ekonomi rakyat. Dia mencontohkan selama penerapan kebijakan PPKM Darurat. Omzet tak sekadar turun namun tidak ada pemasukan sama sekali. Kondisi ini terjadi merata di 20 ribu anggota APKLI DIJ. Dari total anggota yang ada, sebanyak 50 persen memilih tutup selama PPKM Darurat. Menunggu hingga batas waktu kebijakan berakhir 20 Juli 2021.

“Tapi adapula yang tutup tidak tahu bisa buka lagi atau tidak. Semua modal sudah habis untuk biaya hidup,” katanya.

Adanya kelonggaran pemesanan take away, tak optimal. Beberapa pelaku usaha mengaku tak bisa menerapkan solusi tersebut. Seperti para PKL di kawasan Malioboro. Para PKL, lanjutnya, memilih libur lantaran akses jalan ke Malioboro ditutup. Disatu sisi konsep berdagang juga tak mendukung take away. Kebanyakan justru melayani pembeli yang makan di tempat.

“Tidak semua PKL bisa drive thru yang dijual kan situasi seperti di Malioboro. Susah seperti tempat lain karena yang dijual view-nya,” ujarnya.

Permasalahan lain juga datang dari pedagang yang buka sore. Pembatasan jam operasional membuat harus menutup usaha lebih cepat. Tertulis bahwa jam operasional sektor essensial maksimal 20.00 WIB selama PPKM Darurat.

“Di Bantul anggota kami di Pundong agak kesel karena persoalan perut. Buka jam 16.00 WIB lalu jam 20.00 WIB diminta tutup. Kadang malah belum ada yang beli,” katanya.

Mukhlas meminta pemerintah bijak dalam menetapkan kebijakan. Tak sekadar antisipasi sebaran Covid-19 tapi juga roda ekonomi. Dia juga berharap ada stimulus dari pemerintah sebagai modal awal berdagang. Dia juga berharap kebijakan bantuan pemerintah merata. Mukhlas mengaku belum ada bantuan jatah hidup untuk para PKL. Terutama yang memilih berhenti membuka usaha selama PPKM Darurat.

“Sampai saat ini belum ada bantuan. Kami menggandeng mitra untuk membantu mereka. Kalau dari pemerintah belum ada,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosial DIJ Endang Patmintarsih menuturkan pihaknya masih melakukan penyisiran anggaran. Guna alokasi bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Terutama yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Baru menyusun anggaran. Belum bisa saya pastikan. Pastinya ini baru menyisir anggaran, melakukan apa yang bisa untuk bantuan ke saudara kita terdampak,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Raya