RADAR JOGJA – Hasil rakor Komisi A DPRD DIJ dengan Pemprov DIJ pada Rabu (7/7) menyimpulkan ada enam rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk penanganan dampak Covid-19. Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyampaikan enam rekomendasi agar pemerintah daerah bisa bekerja lebih keras.

Rapat koordinasi ini diikuti Wakil Ketua Komisi A Suwardi, dan Sekretaris Retno Sudiyanti. Sedangkan dari Pemprov DIJ dihadiri Sekretaris Daerah DIJ, kepala Satpol PP, kepala dinas kesehatan, kepala dinas sosial, kepala biro tata pemerintahan, kepala dinas Kominfo, kepala biro umum humas protokol dan Paniradyo Keistimewaan.

Rekomendasi yang dihasilkan yakni pertama, perlu kerja keras lagi mengedukasi masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat disertai kearifan lokal. Menurutnya ini penting untuk menekan dan mengurangi angka kenaikan kasus positif. ”Komisi A mendukung pemda bekerja sama dengan Polri dan TNI serta aparat hukum lainnya melakukan pendekatan hukum dalam melindungi masyarakat dari dampak Covid-19,” kata Eko dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (8/7).

Kedua, pemda perlu mengajak masyarakat menjadi teladan dan pelopor penegakan protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang baik maupun di rumah saja.

Ketiga, perlu segera disusun data masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sosial dan kesehatan untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diselaraskan dengan bantuan dari pemerintah pusat, kabupaten/kota dan desa.  ”Prinsipnya tidak boleh ada satu pun rakyat yang kelaparan akibat pandemi ini,” kata Eko Suwanto.

Keempat, pemda agar meningkatkan sarana dan prasarana kualitas dan sumber daya manusia yang mendukung layanan kesehatan rumah sakit, Puskesmas, shelter dan pendampingan isolasi mandiri.

Kelima, pemda perlu membuat crisis center dan trauma healing untuk konsolidasi sekalgius konsultasi atas permasalahan yang berkembang di lapangan.

Keenam, DPRD DIJ mendorong pengalokasikan APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) untuk mendukung seluruh operasional pencegahan dan penanganan Covid mulai dari aspek pencegahan, perbaikan ekonommi, penjaminan pangan masyarakat, penanganan maupun rehabilitasi.

”Harapan kami APBD dan Danais fokus itu. Mudah-mudahan DPRD dan Pemda DIJ bisa bersinergi membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan. Kenaikan kasus positif harus direm betul. Ibarat kendaraan rem tronton yang bannya jejer tiga itu,” kata Eko .

Kepala Satpol PP DIJ  Noviar Rahmad menyatakan, pemprov bersama TNI dan Polri sudah melaksanakan upaya penutupan paksa maupun pembubaran kerumunan di 600 tempat. Selama pemberlakuan PPKM Darurat setiap hari instansi ini menerima pengaduan pelanggaran, tercatat 153 yang masuk.  ”Karena keterbatasan personel, kami belum bisa melakukan tindakan apa-apa atas pengaduan tersebut,” kata Noviar.

Secara khusus, Kepala Satpol PP DIJ mengajak masyarakat bersama-sama mematuhi PPKM Darurat. Lewat kebijakan penurunan mobilitas warga dengan target 50 persen harus tercapai. Jalan-jalan utama disekat supaya masyarakat tidak banyak keluar rumah. Khusus di Kabupaten Sleman lampu-lampu penerangan jalan dimatikan.

”Masyarakat tidak perlu khawatir karena ada personel TNI, Polri maupun Satpol PP yang terus berjaga saat lampu-lampu penerangan jalan dimatikan,” kata Noviar. (ila)

Jogja Raya