RADAR JOGJA – Ribuan kendaraan dipaksa putar balik selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Seluruhnya diketahui tak patuh terhadap kebijakan yang ada. Mulai dari tak memiliki surat bebas Covid-19 dan surat minimal satu kali vaksin Covid-19.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIJ AKBP Verena Sri Wahyuningsih menuturkan ada 1.048 kendaraan bermotor yang dipaksa putar balik. Catatan ini merupakan akumulasi selama 4 hari pelaksanaan PPKM Darurat. Kendaraan terjaring di wilayah perbatasan Jogjakarta dengan Jawa Tengah maupun wilayah kabupaten dan kota.

“Kalau total kendaraan yang terjaring dalam penyekatan ada 4.431 unit. Nah dari total tersebut sebanyak 1.048 kendaraan kami minta putar balik karena tak bisa menunjukkan dokumen bebas Covid-19 dan surat vaksin,” jelasnya dalam jumpa pers secara daring, Rabu (7/7).

Mantan Wakapolres Gunungkidul ini memastikan kebijakan tersebut telah baku. Berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali. Sebagai syarat bebas bermobilitas yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.
Polda DIJ sendiri mendirikan sekitar 21 titik penyekatan. Mulai dari perbatasan dengan Jawa Tengah maupun wilayah di kabupaten dan kota. Selain memeriksa kendaraan dari luar Jogjakarta, juga upaya penegakan protokol kesehatan.

“Sebenarnya operasi ini bersamaan dengan Operasi Aman Nusa II. Nah kami juga menegakan prokes selama operasi. Dari catatan kami selama 4 hari ini, ada 459 warga yang tak patuh prokes,” katanya.

Di satu sisi penyekatan selama PPKM Darurat memiliki titik lemah. Ini karena pelaksanaan tidak berlangsung selama 24 jam. Sehingga ada kemungkinan warga luar Jogjakarta yang melintasi diluar jam operasi. Verena menuturkan, ada kemungkinan pula pelintas memanfaatkan jalan tikus. Tujuannya untuk menghindari operasi penyekatan. Atas fakta ini, dia mengajak masyarakat dan pemangku kebijakan setempat turut aktif. Dengan mengawasi mobilitas di wilayahnya masing-masing.

“Kami tetap berupaya seoptimal mungkin. Tapi pada dasarnya, ini juga harus ada kesadaran masyarakat. Bahwa antisipasi penyebaran Covid-19 adalah tanggungjawab bersama,” pesannya.

Polisi, lanjutnya, tidak sepenuhnya melarang mobilitas warga. Selama memenuhi syarat-syarat surat bebas Covid-19 dan kartu vaksin. Selain itu juga memiliki alasan yang kuat untuk tetap bermobilitas. “Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak lebih baik di rumah saja. Sementara tidak nongkrong dulu agar angka kasus Covid-19 di Jogjakarta juga bisa turun,” katanya. (dwi/ila)

Jogja Raya