RADAR JOGJA – Pemkab Bantul akan mengkaji ulang atau evaluasi terhadap Instruksi Bupati Bantul No 15/Instr/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan PPKM Berbasis Mikro untuk Pengendalian Persebaran Covid-19.

Terkait dampak dan efektivitas Inbup dalam menekan penularan Covid-19.
Salah satu kebijakan yang diatur dalam Inbup adalah menutup seluruh objek wisata (obwis) yang dikelola pemkab setiap Sabtu dan Minggu. Kebijakan itu efektif sejak 15 Juni sampai 28 Juni.

“Jadi tindak lanjut dari Inbup itu akan kami putuskan setelah berkoordinasi dengan Pemporov Pemprov DIJ. Apapun pariwisata di DIJ ini merupakan kesatuan wilayah kawasan wisata, maka akan diambil keseragaman kebijakan,” beber Bupati Bantul Abdul Halim Muslih kepada wartawan Minggu malam (20/6).

Diungkapkan, seluruh bupati se-DIJ bersama Gubernur Hamengku Buwono X melaksanakan rapat koordinasi di Kepatihan membahas lonjakan Covid-19.

Inbup Bantul turut dibahas dalam rapat dan dievaluasi. Terkait dampak dan efektivitas Inbup Bantul dalam menekan persebaran Covid-19 dengan ditutupnya obwis Sabtu dan Minggu. “Pemkab Bantul tetap memantau situasi dan kondisi di lapangan, tentu akan dilakukan pencermatan,” ujarnya.

Jika hasil rapat koordinasi memutus pariwisata kembali dibuka, akan dilakukan pengawasan ekstra ketat terhadap pengunjung dan tempat wisata. Termasuk resto atau warung kuliner di tempat wisata.

“Kami tidak ingin angka Covid-19 di Bantul terus menanjak. Maka kami tentu akan mengerahkan petugas untuk melakukan pengawasan di obwis terkait protokol kesehatan (prokes),” ucapnya.

Penerapan prokes dapat dilakukan misalnya dengan melakukan pembatasan jumlah kunjungan terhadap warung kuliner. Sehingga diharapkan ada komitmen saling mendukung agar ekonomi berjalan tapi kesehatan tetap terjaga.

“Kami mendengarkan aspirasi pelaku ekonomi pariwisata dan akan mengambil kebijakan yang terbaik. Tapi tentu harus menunggu hasil rapat koordinasi yang akan dipimpin langsung oleh gubernur,” katanya.

Sebelumnya, perwakilan paguyuban warung kuliner di Pantai Depok, Nunik mengeluh. Ia dan sekitar 30 pemilik warung kuliner lainnya merugi jutaan rupiah, akibat penerapan Inbup Bantul yang mendadak dan tanpa sosialisasi.

Petugas berjaga di tempat pemungutan retribusi (TPR) dan jalan menuju pantai guna menghalau pengunjung. Tapi, pelaku kuliner tetap membuka warungnya guna mencoba peruntungan. “Kami tetap buka. Kalau ada satu dua orang yang mau makan. Tetap kami layani, wong ikan itu gizi kok,” cetusnya.

Dijelaskan, para pemilik warung kuliner sudah melakukan persiapan dengan membeli ikan sejak Kamis (18/6). Tiap pemilik warung minimal membeli ikan sebanyak 300 kuintal, dengan harga sekitar Rp 25 ribu per kilogram.

Sementara untuk cumi dan udang mereka membeli dengan harga Rp 75 ribu per kilogram. Selain itu, pedagang juga membeli kelapa muda minimal 20 butir. “Silakan hitung sendiri kerugian kami. Jadi sebelumnya warga setempat nggak ada yang dikasih informasi, tahu-tahu di TPR ada Satpol PP dan polisi. Ya pedagang semua rugi,” ucap Nunik. (fat/laz)

Jogja Raya