RADAR JOGJA- Gubernur DIJ, Hamengku Buwono X (HB X) memastikan belum ada penerapan Lockdown di Jogjakarta.

Langkah antisipasi sebaran Covid-19 terfokus pada penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang lebih ketat. Poinnya tetap sama namun lebih tegas dalam penerapannya.

Kebijakan ini tetap mengacu Instruksi Gubernur DIJ tentang perpanjangan PPKM 14 hari, terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Hanya saja ada sejumlah poin yang dikuatkan. Salah satunya membatasi kapasitas keramaian menjadi 25 persen dari kapasitas ruangan.

“Jadi tetap melaksanakan PPKM seperti yang sudah dikeluarkan 15 Juni. Pemerintah pusat memberitahu saat zoom bersama seluruh gubernur bersama Menteri Airlangga Hartarto, makin meningkatkan kebijakan dari PPKM,” jelasnya ditemui Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (22/6).

Kebijakan ini dikuatkan dengan kebijakan dari Kemendagri. Berupa kapasitas kerja aparatur negara dalam sebuah organisasi perangkat daerah (OPD). Detilnya pengetatan menjadi 25 persen bagi zona merah.

“Skemanya kalau ada peningkatan kasus atau zona menjadi merah maka yang boleh masuk hanya 25 persen. Sisanya work from home. Dari Kemendagri mengatur aparat yang ditentukan dalam PPKM,” katanya.

Terkait wacana Lockdown, HB X menjelaskan detilnya. Opsi ini mengemuka apabila persebaran Covid-19 semakin parah. Ditambah tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani prokes yang rendah.

Selain itu penerapan Lockdown tidak bisa serta merta. Pemprov DIJ tetap mengirimkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya pemerintah pusat yang menentukan kebijakan lockdown.

“Pemerintah harus membiayai semua warga, kalau totally closed. Pemeirntah berikan subsidi ke setiap orang, saya kira beban itu terlalu besar. Sehingga pemerintah menjaga antara kesehatan dan ekonomi bisa saling menopang,” katanya.

HB X juga mendorong peran jaga warga semakin intens. Berupa pengawasan di daerahnya masing-masing. Terutama dalam penerapan prokes di lingkungan masyarakat.

“Harapannya mobiltas masyarakat menurun, kalau longgar ya terjadi seperti sekarang ini,” ujarnya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan penekanan kebijakan PPKM mikro ada pada poin kesembilan. Berupa penerapan kegiatan sosial dan perkantoran di setiap zona sebaran Covid-19. Apabila masuk dalam zona merah maka pembatasan maksimal 25 persen. Lalu untuk kawasan perkantoran menjadi WFH sebanyak 75 persen.

Untuk pengunjung pusat perbelanjaan dibatasi dengan kapasitas 25 persen. Lalu jam operasional maksimal hingga 20.00. Kebijakan ini juga berlaku untuk tempat usaha kuliner.

“Lalu untuk hajatan di daerah zona merah dilarang. Kalau zona orange dan kuning maksimal 25 persen tamunya. Untuk hidangan makan dilarang disajikan di tempat. Wajib kemasan yang dibawa pulang,” katanya.

Terkait pembelajaran tatap muka (PTM) masih menjadi bahan kajian Pemprov DIJ. Namun dalam aturan terbaru disebutkan bahwa untuk zona merah berlangsung daring. Sementara untuk zona orange dan kuning dibatasi 25 persen kapasitas kelas.

“Skemanya seperti itu atau 2 jam perhari atau 2 kali seminggu. Tapi kebijakan tentang ini akan kita samakan, mengingat angka kasus tinggi. Kami tak mau mengambil resiko untuk para anak didik,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya