RADAR JOGJA – Lockdown atau karantina wilayah akhirnya tidak jadi diberlakukan di DIJ. Gubernur Hamengku Buwono X memilih melakukan pengetatan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro ketimbang lockdown untuk menghadapi meledaknya kasus penularan Covid-19 di DIJ.

Keputusan ini ditempuh usai rapat koordinasi antara gubernur dengan perwakilan RS rujukan Covid-19, akademisi, serta bupati dan wali kota se-DIJ. Pertemuan dilaksanakan di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6) sore.

Dalam rapat itu Guberbur HB X meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di tiap RT/RW. Pasalnya, satgas memiliki peran vital dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun kerumunan massa di level paling bawah.

Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat. Termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM mikro. “Perlu membatasi di antara mereka yang ada di setiap kelurahan. Satgas yang belum terbentuk, mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan,” ujar HB X.

Gubernur lalu menjelaskan soal wacana lockdown yang dulu sempat dilontarkan. Ia menjelaskan itu merupakan opsi terakhir jika pandemi tak kunjung dapat dikendalikan. Kebijakan itu, diakui sulit untuk dilakukan. Pasalnya, bakal membawa konsekuensi besar.

Pasca karantina wilayah diberlakukan, otomatis perekonomian masyarakat akan terganggu, sehingga Pemprov DIJ harus menanggung segala kebutuhan warganya. Ia mengaku tak sanggup jika harus menghidupi seluruh warga DIJ. “Pemerintah harus ganti duit untuk masyarakat, untuk beli makan. Ya, kalau kita tidak kuat,” terangnya.

Ketika disinggung mengenai aktivitas pariwisata, segala keputusan untuk menutup tempat wisata bakal diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Pasalnya, bupati dan wali kota dianggap paling tahu tentang kondisi nyata di lapangan.

Kepala daerah misalnya dapat meniru langkah bupati Bantul untuk menutup sejumlah destinasi wisata pada akhir pekan karena tingkat kunjungan selalu membeludak. “Terserah bupati- wali kota, saya tidak ada kebijakan seperti itu (penutupan tempat wisata, Red). Kabupaten-kota bisa melihat kondisi riilnya. Pengalaman seperti penutupan Parangtritis kan sudah jelas,” tandasnya. (kur/laz)

Jogja Raya