RADAR JOGJA – Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X mempersilakan Bupati dan Wali Kota mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19. Termasuk skema operasional di tempat wisata. Mulai dari pembatasan jumlah kunjungan hingga waktu buka.

Walau begitu, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini juga meminta para kepala daerah bijak. Kaitannya adalah kebijakan yang tidak menyusahkan rakyatnya. Seperti roda perekonomian di setiap destinasi wisata.

“Kebijakan libur, terserah Bupati dan Wali Kota, bukan saya. Terserah kabupaten kota bisa melihat kondisi riil. Pengalaman dari Parangtritis yang sudah jelas,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (21/6).

Pernyataan ini merespon kebijakan penutupan objek wisata oleh Pemkab Bantul. Pro kontra muncul setelah kebijakan ini berlangsung. Termasuk beralihnya para wisatawan ke destinasi wisata di Kota Jogja dan Kabupaten Gunungkidul.

HB X meminta para Pimpinan Daerah melihat penerapan kebijakan tersebut. Sehingga dapat melahirkan kebijakan yang lebih tepat. Dapat menangani Covid-19 namun tidak mematikan perekonomian warga.

“Bagaimanapun yang namanya bijak itu jelas kita lakukan. Akhirnya dari pariwisata ini ditutup lalu diprotes yang jualan. Bisa enggak kita jadi orang baik. Misal enggak boleh jualan tapi dibantu,” katanya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menegaskan akan ada skema sanksi atau denda. Kebijakan ini merupakan respon atas membandelnya masyarakat. Terutama yang tidak patuh dan disiplin dalam menjalankan prokes Covid-19.

Terkait penutupan tempat wisata, Heroe tidak mengiyakan. Dia lebih memilih untuk mengetatkan kebijakan yang telah ada. Termasuk melakukan sweeping ke pusat keramaian. Baik destinasi wisata maupun ruang publik.

“Ini sedang kami rumuskan apakah bisa menerapkan sanksi denda. Tempat wisata tidak ditutup tapi prokesnya diketatkan lagi agar tidak ada kerumunan,” ujarnya.

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta tak ingin mengikuti kebijakan Pemkab Bantul. Penutupan tempat wisata menurutnya akan membebani masyarakat. Terutama yang mata pencahariannya mengandalkan destinasi wisata.

Dia memilih untuk menguatkan kebijakan yang telah ada. Penutupan destinasi wisata terjadi apabila muncul kasus Covid-19 di lokasi tersebut. Apabila zona merah atau menjadi klaster maka wajib ditutup.

“Konsekuensinya kalau ada klaster di tempat wisata mau engga mau harus tutup. Jadi lebih memilih menguatkan kebijakan yang sudah ada,” katanya.

Walau begitu, Sunaryanta mengakui dampak ekonomi sangat terasa apabila menutup total. Ini karena objek wisata terbentang sejauh 26 kilometer. Apabila ditutup selama dua pekan maka ekonomi menjadi tak stabil.

“Ini kaitannya antara ekonomi dan kesehatan harus jalan. Kalau saya tutup semua pergerakan ekonomi tidak jalan. Lebih baik diperketat saja,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya