RADAR JOGJA – Sebanyak 30 pelaku kuliner di Pantai Depok merugi jutaan rupiah. Terimbas penutupan objek wisata (obwis) yang dikelola Pemkab setiap akhir pekan, mulai 15 Juni hingga 28 Juni 2021. Penutupan dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.

“Tidak ada sosialisasi, tahu-tahu hari Jumat (18/6) ada pengumuman di grup WhatsApp, kalau tiap Sabtu-Minggu mau ditutup,” keluh perwakilan paguyuban warung kuliner Pantai Depok, Nunik kepada Radar Jogja Minggu (20/6). Hal ini tentu disesalkan, tidak adanya pemberitahuan, membuat pelaku kuliner merugi. Sebab pelaku kuliner terlanjur membeli bahan untuk stok.

Setidaknya ada 30 pelaku kuliner di Pantai Depok. Geliat wisata yang mulai ramai beberapa minggu belakangan, membuat mereka optimistis. Maka, para pemilik warung kuliner pun melakukan persiapan. Salah satunya membeli ikan sejak Kamis (18/6). Tiap pemilik warung minimal membeli ikan sebanyak 300 kuintal, dengan harga sekitar Rp 25 ribu per kilogram. Sementara untuk cumi dan udang, mereka membeli dengan harga Rp 75 ribu per kilogram. Selain itu, pedagang juga membeli kelapa muda minimal 20 butir.

“Silakan hitung sendiri kerugian kami. Jadi sebelumnya warga setempat nggak ada yang dikasih informasi. Tahu-tahu di tempat pemungutan retribusi (TPR) ada Satpol PP dan polisi. Ppadahal persiapan liburan kami sudah menggoreng ikan. Soalnya Sabtu Minggu do payu (biasanya ramai wisatawan, Red). Iki yo do rugi (semua rugi), Pak Polisi do arep nukoni paling iki (mau melarisi mungkin, Red),” ucap Nunik kemudian tertawa getir.

Selain itu, beberapa warung kuliner terlanjur menerima pesanan. Di mana pesanan sudah dibuat beberapa waktu lalu untuk dinikmati saat pemesannya saat berlibur ke Pantai Depok.

Misalnya saja Nunik, menerima pesanan sekitar 40 porsi. Pemesannya adalah rombongan pesepeda dari Piyungan, Bantul. Kebijakan penutupan yang dilakukan secara tiba-tiba hampir membuatnya merugi lebih banyak.
Beruntung, perempuan 43 tahun ini berhasil mengajak rombongan pesepeda lewat jalan tikus. Agar rombongan tetap dapat menikmati hidangan Nunik.

“Sepedaan itu saya minta tetap boleh masuk. Soalnya sudah booking, kalau ndak boleh ya siapa yang mau ganti. Lah nek mboten entuk ikane nggeh (kalau tidak boleh, ikannya apa mau dibayar oleh petugas TPR) ganti rugi, mang tumbas (silakan dibeli). Akhirnya petugas TPR memperbolehkan, tapi rombongan nggak saya suruh lewat TPR. Tak lewatke jalan tikus,” ungkapnya.

Kebijakan penutupan obwis yang dikelola Pemkab Bantul dinyatakan oleh Nunik jelas merugikan. Maka Nunik berharap ke depannya pemerintah membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan rakyat.

“Pedagang ikan dan kuliner di Pantai Depok semua mengeluh menyatakan dirugikan. Tapi kalau pemerintah seperti itu, besok lain waktu paling tidak dua minggu sebelumnya sosialisasi. Paling tidak setiap ketua paguyuban diberi selebaran surat pemberitahuan. Minggu depan uwes wae,” cetusnya.

Sebelumnya, Sekda Bantul Helmi Jamharis menyebut, kebijakan penutupan obwis menindaklanjuti tingginya penularan Covid-19 di Bantul. Penutupan obwis yang dikelola pemkab dilakukan tiap Sabtu dan Minggu, efektif sejak 15 Juni sampai 28 juni 2021. Merujuk Instruksi Bupati Bantul No 15/Instr/2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Selain menutup obwis, pemkab melarang prasmanan dalam hajatan di Bumi Projotamansari. Kegiatan seni budaya yang berbasis atraksi pun ditiadakan. Kegiatan peribadatan masal di zona merah juga dilarang. Sementara untuk layanan perkantoran, diinstruksikan untuk work from home (WFH) sebanyak 75 persen.

“Sekolah juga belum boleh tatap muka. Instruksi efektif sampai 28 juni 2021, 14 hari ke depan. Saya kira itu beberapa hal mendasar,” ucapnya. (fat/laz)

Jogja Raya