RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X kembali menegaskan kepada masyarakat untuk menjadi subjek yang turut meminimalisasi persebaran Covid-19 DIJ. Hal itu disampaikan mengingat tingginya penambahan kasus positif korona selama sepekan terakhir.

Dalam paparan yang disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) penanganan Covid-19 secara daring Minggu (20/06) siang kemarin, gubrnur melaporkan penambahan kasus positif di DIJ mengalami puncaknya pada Sabtu (19/6), yakni sebesar 638 kasus. Ini merupakan angka tertinggi penambahan kasus selama pandemi Covid-19 terjadi di DIJ.

Selain itu, RT yang berada di zonasi merah mencapai 19 RT dan yang berada di zonasi oranye mencapai 61 RT. Lebih lanjut, HB X memaparkan, penambahan kasus positif itu turut berdampak pada tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR), baik isolasi maupun ICU di RS rujukan Covid-19 DIJ.

“Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, updatenya BOR itu 75 persen. Tapi dari kondisi tadi pagi itu berubah. Setelah perkembangan kita ada di angka 65,44 persen. Kenapa turun? Karena dari kondisi jumlah bed, yang tadinya 941, dengan kenaikan yang ada, sekarang bed yang ada menjadi 1.224, sudah tambah 30 persen bed yang ada khusus untuk Covid-19. Khususnya di RSUP Sardjito dan Hardjolukito. Ada satu yang belum aktif, sekarang kita aktifkan,” jelas HB X dari Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan.

Gubernur kembali menekankan pada instruksi terakhir No. 15/INSTR/2021 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2021, benar-benar disadari dan dilaksanakan masyarakat. “Kami berharap dengan dikeluarkannya kebijakan tanggal 15 Juni yang semakin mengetati mobilitas masyarakat di setiap kelurahan, masyarakat sadar untuk menjaga dirinya sendiri dan itu otomatis akan bemanfaat bagi orang lain. Tanpa kesadaran seperti itu, kita tidak akan bisa menurunkan. Ya fluktuatif begini terus,” ujarnya.

Adanya masyarakat yang kooperatif, menurutnya, akan membantu kinerja pemerintah dalam meminimalisasi persebaran Covid-19. “Karena ini semua tergantung dari kita sendiri-sendiri, kita bisanya hanya mengambil kebijakan, berbuat sesuatu mengkonsolidasikan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat menganggap enteng, ya kita juga kesulitan menindaklanjuti penularan,” tegasnya.

Di samping itu, kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 tak hanya terjadi di DIJ saja, melainkan juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia. “Sebagian besar naik. Kira-kira 30 provinsi yang naik, semuanya naik. Bagaimana kita mencoba masing-masing daerah memperketat kondisi yang ada,” tutur raja Keraton Jogja ini.

HB X juga berujar nantinya per tanggal 22 Juni 2021, pemeirtah pusat akan mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru guna menekan laju penambahan kasus positif di 30 provinsi itu. “Saya belum tahu perubahan itu apa dan bagaimana. Tapi saya kira peraturan itu tetap dalam keseimbangan antara ekonomi dengan pembatasan yang ada. Saya kira larinya ke sana, tapi bentuknya seperti apa, belum tahu,” ungkapnya.

Sementara itu, melonjaknya kasus Covid-19 yang terjadi di DIJ juga berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga kesehatan yang merawat. Terkait hal ini, Sekretaris Provinsi Kadarmanta Baskara Aji seusai agenda ratas menuturkan, tenaga kesehatan (nakes) tetap berasal dari rumah sakit yang bersangkutan. Bed yang tadinya reguler, digeser menjadi bed khusus pasien Covid-19.

“Nakes juga berasal dari rumah sakit yang bersangkutan, digeser juga. Yang tadinya merawat pasien reguler, menjadi merawat pasien Covid-19. Masing-masing rumah sakit punya angka masing-masing,” ujarnya.

Nakes yang merawat pasien regular itu, lanjut Aji, tadinya merawat pasien Covid-19. “Sempat terjadi penurunan kasus di DIJ, sehingga nakes yang tadinya merawat pasien Covid-19 kemudian dialihkan merawat pasien reguler. Sekarang kasus naik lagi, maka dipindahkan lagi untuk merawat pasien Covid-19,” tambahnya.

Senada dengan HB X, Aji juga kembali menegaskan, peraturan yang dibuat Pemprov DIJ sejatinya membutuhkan kerja sama berbagai pihak. “Ngarso Dalem sudah menekankan masyarakat harus jadi subjek. Masyarakat jangan tidak ada usaha untuk mengingatkan orang lain, tonggo teparo, untuk menaati protokol kesehatan,” katanya.

Aji berharap, peraturan yang telah dibuat Pemprov DIJ dapat ditaati dengan baik. “Kita kan sudah batasi, mal dan sebagainya sampai pukul 21.00, sementara di daerah merah sampai pukul 20. Nah, ini harus dipatuhi. Rumah makan, tempat wisata, itu maksimal 50 persen ya 50 persen. Jadi jangan menunggu Satpol PP ngoyak-oyak (membubarkan, Red). Kita harus saling menjaga,” tambahnya. (kur/laz)

Jogja Raya