RADAR JOGJA –  Gubenur DIJ, Hamengku Buwono  (HB) X menerima masukan dari pakar kesehatan dan epidemiologi. Kaitannya adalah lonjakan kasus Covid-19 di Jogjakarta. Salah satu rekomendasinya adalah pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

HB X memastikan masih membuka opsi pilihan. Pembatasan mobilitas masyrakat tentu bertujuan menekan angka sebaran kasus Covid-19. Tak hanya di destinasi wisata tapi seluruh ruang dan fasilitas publik.

“Membatasi mobilitas masyarakat, supaya tidak terjadi kerumunan. Yang lain sama sesuai keputusan Gubernur ditindaklanjuti keputusan Bupati dan Wali Kota tapi intinya membatasi pergerakan masyarakat,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimasono Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (21/6).

Dalam kesempatan ini HB X meluruskan tentang pernyataan lockdwon. Dia menegaskan bahwa Jogjakarta belum akan menerapkan kebijakan tersebut. Wacana ini mengemuka apabila warga tak patuh prokes. Imbasnya adalah pertambahan kasus Covid-19.

Lockdown, lanjutnya, tidak semudah ucapan. Terutama untuk menanggung ekonomi masyarakat. Ini karena saat mobilitas berhenti artinya tak ada aktivitas apapun.

“Lockdwon tidak ada, saya tidak kuat ngragati rakyat sak Jogja, itu kan pilihan terakhir. Bentuknya tetap PPKM sesuai tanggal 15 Juni,” katanya.

HB X menjelaskan ucapan tentang lockdown sebelumnya. Dia hanya ingin mengajak masyarakat untuk patuh dan disiplin dalam menerapkan prokes Covid-19. Tujuannya untuk menekan angka sebagai kasus di lingkungan masyarakat.

HB X menyadari penerapan lockdown tidaklah mudah. Terutama bagi masyarakat yang roda perekonomiannya belum stabil. Berhenti beraktivitas tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Intinya ingin membangun kesadaran masyarakat. Kalau memang tidak mau nurut misalnya tidak tumbuh kesadaran atau memang kesombongan saja bagi seorang, menganggap covid tak ada itu hanya egois. Faktanya di rumah sakit ya banyak (pasien Covid-19),” ujarnya.

Hasil pertemuan ini juga berbicara tentang ketersediaan fasilitas kesehatan. Berupa penambahan atau menjaga ketersediaan tabung oksigen. Selain itu juga menambah kapasitas kamar ruang perawatan pasien Covid-19.

“Sepakat untuk bersama Bupati dan Wali Kota menangah kamar, baik bagi yang positif maupun yang karantina di setiap Kalurahan di kabupaten kota,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya