RADAR JOGJA – Epidemiolog UGM,  Riris Andono Ahmad merekomendasikan adanya pembatasan aktivitas warga secara massif.  Langkah ini sebagai solusi peningkatan kasus terkonfimasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jogjakarta. Skema ideal adalah pembatasan sebesar 70 persen.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Riris dalam rapat bersama jajaran Pemprov DIJ. Acuan yang digunakan adalah lonjakan kasus yang terus meningkat setiap harinya. Mulai dari 400 hingga 600 kasus Covid-19 perhari.

“Seperti awal pandemi, misalnya 70 persen masyarakat di DIJ (Jogjakarta) mau tinggal di rumah sekitar 20 hari, seharusnya bisa menurunkan kasus. Ini butuh kebijakan dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (21/6).

Riris menuturkan penyebab utama peningkatan kasus adalah mobilitas yang tinggi. Perpindahan manusia, lanjutnya, turut membawa serta virus. Terutama yang telah terpapar saat bermobilitas.

Berhentinya mobilisasi manusia, lanjutnya, akan berkorelasi dengan menurunnya angka penularan virus. Ini karena tidak ada media penularan bagi virus. Alhasil penularan di lingkungan masyarakat bisa menurun drastis.

“Apapun istilahnya bagi saya bisa menurunkan mobilitas. Apakah mau disebut lockdwon atau PSBB. Intinya masyarakat diminta tidak melakukan mobilitas,” katanya.

Disatu sisi, Riris mengakui skema ini tidaklah mudah diterapkan. Terlebih masyarakat diminta tidak beraktivitas selama 20 hari. Kaitannya adalah berhentinya perputaran ekonomi.

Perhitungan 20 hari adalah dua kali masa infeksi. Pekan awal untuk melihat terjadinya perubahan pola penularan. Lalu pada periode kedua untuk menghabiskan penularan yang terjadi.

“Butuh 2 periode infeksi, angka minimal 70 persen, bisa menurunkan penularan secara signifikan. Jika tidak ingin kasusnya lebih tinggi lagi walau memang berat,” ujarnya.

Skema ini telah diterapkan di Vietnam dan Selandia Baru. Hasilnya strategi ini mampu menekan angka kasus secara signifikan. Bahkan saat ini aktivitas telah berangsur normal.

“Rekomendasi saya ya seperti itu tapi pemerintah dalam mengambil kebijakan pasti ada pertimbangan lain. Ada faktor lain yang jadi pertimbangan seperti ekonomi warganya,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya