RADAR JOGJA – Melalui revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pemerintah berencana menjadikan sembako serta biaya pendidikan sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) Fisipol UGM Jogjakarta, Hempri Suyatna menilai kebijakan pengenaan pajak di sejumlah sektor sangatlah kontra produktif. Alih-alih menjadi sumber pemasukan negara, kebijakan ini justru melanggar sila kelima Pancasila. Tidak mencerminkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Diketahui bahwa pemerintah memiliki wacana penerapan tambahan pajak. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian sembako, biaya kelahiran bahkan pendidikan. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat semenjak wacana pajak ini mengemuka.

“Ini sangat ironis sekali, di tengah kondisi pandemi Covid-19, pemerintah justru membuat kebijakan yang kontra produktif. Adanya pajak tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” tegasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (16/6).

Pria yang juga menjabat tim ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, menjabarkan analisisnya. Pertama, pengenaan PPN sembako akan berdampak inflasi. Diawali dengan menurunnya daya beli masyarakat.

Inflasi, lanjutnya, dapat melahirkan konflik horizontal maupun vertikal. Terlebih sembako adalah kebutuhan dasar manusia. Menurutnya, penambahan beban pada kebutuhan pokok sangatlah tidak tepat.

“Kalau dikaji, sebenarnya kebijakan ini kurang pas. Sembako ini kan termasuk kebutuhan paling pokok atau dasar. Kalau ada tambahan beban malah jadi rentan konflik,” katanya.

Konflik tak hanya terkait ketersediaan pangan dan sosial. Lebih jauh, kebijakan ini juga berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Diawali dari tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat yang mulai menurun.

“Sejak dulu pangan ini adalah isu yang sensitif. Sehingga kebijakannya harus benar-benar dikaji. Ini sudah terjadi sejak jaman pemerintahan terdahulu,” ujarnya.

Terkait kebijakan PPN pendidikan juga mendapat sorotan yang sama. Walau berlaku bagi sekolah swasta, namun kebijakan dirasa tidak pas. Terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas.

Hempri memaparkan tidak banyak sekolah negeri di daerah pelosok. Padahal sekolah-sekolah ini menjadi rujukan bagi warga sekitarnya. Bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah tentu menjadi beban tambahan.

“Belum semua wilayah atau pelosok itu punya sekolah negeri. Padahal sekolah swasta punya jangkauan yang luas. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan orangtua yang ingin anaknya tetap sekolah tapi muncul kebijakan ini,” katanya.

Dia menyadari bahwa kebijakan ini untuk meningkatkan pemasukan negara. Walau sejatinya tetap ada solusi. Salah satunya adalah dari sektor pariwisata.

Hempri menilai dunia wisata di Indonesia cenderung stabil selama pandemi Covid-19. Terbukti dengan masih tingginya minat wisatawan di sejumlah wilayah. Walau sifatnya domestik, namun tetap menjadi sumber pemasukan bagi negara.

“Bisa dikaji untuk melirik sektor ini (wisata) saja daripada ke sembako atau pendidikan yang jelas-jelas masuk sebagai kebutuhan pokok. Saya kira tak ada masalah,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya