RADAR JOGJA – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP jalur zonasi wilayah dimulai. Dalam pantauannya Forpi (Forum Pemantau Independen) Kota Jogja menemukan sejumlah dugaan pendomplengan kartu keluarga (KK) dalam proses PPDB ini.

Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba mengatakan, kekhawatiran awal terhadap pendomplengan KK dengan famili lain agar mudah diterina di sekolah negeri yang diinginkan, terjadi di Kota Jogja. Setidaknya, dari dua sampel SMP yang dipantau, ditemukan sekitar 10 berkas sebagai uji petik atau sampel.

Dari jumlah itu, lebih dari satu berkas yang ditemukan menggunakan status famili lain dalam KK. “Kami tidak tahu status famili lain itu apa. Bahkan ini cukup banyak untuk sekolah yang dianggap favorit, misalnya SMPN 5 Jogja,” kata Kamba usai pemantauan PPDB di sejumlah SMP Selasa (15/6).

Sebelumnya, Forpi Kota Jogja sudah mewanti-wanti agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa mewaspadai modus dompleng KK pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021/2022 ini. Sebab, kasus seperti itu terus terjadi. Tahun-tahun sebelumnya pernah menemukan kasus yang sama.

Menurutnya, dalam aturan kependudukan pada KK tidak ada status famili lain. Ia menjelaskan dugaan pendomplengan KK terutama di sekolah-sekolah favorit yang menjadi sorotannya sejauh ini. Mantan ketua Forpi Kota Jogja ini mendorong aturan famili lain pada KK agar ditinjau ulang. Karena status famili lain dalam KK selain tidak jelas, sehingga perlu dikaji dasar hukumnya.

Selain itu juga bisa membuka praktik kecurangan pada orang tua yang diduga menitipkan anaknya kepada orang lain demi mengejar impian sekolah di Kota Jogja. “Calon siswa yang benar merupakan warga asli Kota Jogja justru tersingkir dan harus sekolah di swasta,” tandasnya.

Sementara, Kepala SMPN 15 Kota Jogja Siti Arina Budiastuti menanggapi praktik dompleng KK, selama masih mengikuti aturan dan juknis PPDB maka diperbolehkan. Dengan batas minimal enam bulan, di aturannya masuk KK Desember tahun 2020. Sehingga dianggap sah selama masih sesuai aturan itu. “Kalau kurang, tidak bisa diproses,” katanya.

Adapun kuota untuk jalur zonasi wilayah pada sekolah yang dipimpinnya sebanyak 340 siswa. Dari daya tampung sebesar 20 persen zonasi wilayah sebanyak 68 siswa sudah hampir 100 persen. Dalam proses PPDB jalur ini verifikasi berkas dilakukan selama dua hari, kemudian pengumuman 17 Juni sekaligus daftar ulang selama dua hari, 17 dan 18 Juni 2021.

“Antusiasmenya cukup tinggi yang mendaftar. Sekolah negeri rata-rata memunuhi kuota,” ujarnya. Adapun alur pendaftarannya, orang tua dan murid yang sudah daftar via online, sekolah memakai sistem satu pintu masuk dan keluar yang berbeda. Mereka mengambil formulir yang sudah disediakan dalam map dan diisi di ruang yang telah disediakan.

Verifikasi data dilakukan pada loket yang berbeda-beda, demikian laki-laki dan perempuan terpisah. “Kami buka loket yang banyak. Tidak lebih dari 15 menit akan selesai. Semua menggunakan komputerisasi, setelah selesai akan diberikan verifikasinya satu untuk sekolah satu untuk murid,” jabarnya.

Sementara itu orang tua calon peserta didik baru, Suliati mengatakan ada tiga sekolah yang menjadi pilihan anaknya mendaftar jalur zonasi wilayah. Selain SMPN 15 Jogja, juga SMPN 4 dan SMPN 10 Jogja.

Sebelumnya, sudah mendaftar online sejak Minggu (13/6). “Saya mantep di sini. Pertama daftar di sini karena kuotanya banyak. Teman-temannya juga banyak di sekolah ini,” kata Suliati. (wia/laz)

Jogja Raya