RADAR JOGJA – Pemprov DIJ semakin memperketat regulasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Kebijakan ini ditempuh pasca lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)di Jogjakarta dalam sepekan terakhir. Bahkan dua hari terakhir angka pertambahan mencapai 400 kasus perharinya.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menegaskan pembatasan aktivitas akan semakin ketat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan. Dominasi utama adalah kemunculan klaster di tingkat keluarga dan lingkungan tetangga.

“Yang sudah-sudah, kita sudah mencapai 130an kasus perhari. Lalu beberapa hari terakhir ini naik dari 200, 300, sekarang 400 kasus perhari. Ini jadi perhatian kami,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimasono Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (11/6).

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini tak menampik interaksi warga di perkampungan menyumbang angka tertinggi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 oleh warga. Selain itu tidak ketatnya pengawasan oleh satgas Covid-19 wilayah.

Dalam rapat evaluasi ini, Pemprov DIJ mengundang seluruh satgas Kabupaten dan Kota. Guna merumuskan PPKM Skala Mikro menjadi lebih mikro. Harapannya pembatasan aktivitas yang semakin ketat mampu menekan sebaran Covid-19.

“Kami prinsipnya tetap menggunakan PPKM yang ada. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan teknis lebih mikro pada aspek pengawasan,” katanya.

HB X juga memaparkan asal muasal sebaran Covid-19 di perkampungan. Dominasinya adalah kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Mulai dari hajatan pernikahan, tahlilal, takziah dan kegiatan lainnya.

Kondisi ini berbeda dengan kemunculan Covid-19 periode awal. Kala itu dominasi kasus adalah pelaku perjalanan. Seiring waktu berjalan, penularan terjadi di lingkup yang lebih kecil.

“Kalau ada pertemuan nah disitu terjadi klaster gitu. Jadi mungkin ya nyepelekke rumangsa sehat. Susahnya itu kan tanpa gejala. Ya enggak batuk, enggak pilek, kelihatan sehat. Merasa sehat tetapi bawa virus, kalau enggak periksa ya enggak ketahuan,” ujarnya.

Penerapan kebijakan ini akan tertuang dalam Instruksi Gubernur DIJ. Wujudnya berupa perpanjang masa PPKM skala Mikro. Wacana awal kebijakan yang lebih ketat ini mulai berlaku per 15 Juni.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menjelaskan ada sejumlah poin aturan yang lebih tegas. Salah satu adalah poin pembatasan kerumunan. Dari yang awalnya 50 persen dari kapasitas tempat menjadi 20 hingga 25 persen.

“Ingub baru juga akan memperketat perijinan acara. Jika selama ini syarat pengadaan kegiatan hanya di tingkat kelurahan, nantinya diwajibkan mengantongi rekomendasi dari kecamatan hingga kabupaten,” katanya.

Tak hanya itu, evaluasi juga menyasar para satgas Covid-19. Berupa pengoptimalan peran pengawasan di masing-masing wilayah. Termasuk peran menegur apabila ada pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

Noviar mengakui ada celah dalam peran pengawasan. Pasca terbitnya rekomendasi, warga bisa menggelar sebuah acara atau hajatan. Sayangnya tidak ada pengawasan selama acara berlangsung.

“Nanti turun untuk mengawasi apakah sudah benar sesuai dengan aturan, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai prokes. Jadi tidak sekadar ijin dikeluarkan habis itu dibiarkan,” ujarnya.

Sejatinya Pemprov DIJ telah memiliki payung atas penerapan prokes. Tertuang dalam Pergub Nomor 24 Tahun 2021. Dalam aturan ini tertuang persyaratan kerumunan. Termasuk tingkatan pengajuan perijinan.

Sayangnya regulasi ini tak berjalan optimal. Terbukti tidak banyak masyarakat yang mengajukan perijinan. Khususnya atas beragam kegiatan masyarakat. Baik hajatan hingga tahlilan maupun takziah.

“Sebenarnya ini bisa jadi peran satgas Covid-19 wilayah juga. Untuk menegur dan mengingatkan. Itu yang selama ini belum dipatuhi oleh masing-masing satgas,” katanya. (dwi/sky)

Jogja Raya