RADAR JOGJA – Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad menuturkan anggaran menjadi kendala pembentukan jaga warga. Alokasi anggaran dalam APBDes sekitar Rp 1 Miliar. Jumlah ini masih dibagi menjadi anggaran perbulan.

Peran Jaga Warga, lanjutnya, juga menyentuh ranah penanganan Covid-19. Berupa peran sebagai Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Padukuhan. Berdasarkan catatan Pemprov DIJ, saat ini keberadaan satgas ini baru mencapai 50 persen.

“Kendala di biaya karena refocusinng hanya 8 persen dari APBDes. Kalau Rp 1 miliar maka hanya Rp 80 juta dibagi 12 bulan. Dibagi lagi untuk penanganan, pembinaan dan lain-lain. Ini tidak ideal,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (11/6).

Satpol PP DIJ sendiri menargetkan pembentukan 1.200 kelompok jaga warga dalam satu tahun. Targetnya setiap bulan terbentuk 84 kelompok jaga warga. Sayangnya program ini belum merata di seluruh Kabupaten dan Kota di Jogjakarta.

Secara tak langsung, kendala ini berdampak pada peran penanganan Covid-19. Padahal keberadaannya sangatlah efektif. Ini karena pembentukan ada di level padukuhan. Artinya peran pengawasan akan menjadi lebih optimal.

“Akibat kendala anggaran ini, terpaksa kami dorong karena jaga warga dari warga untuk warga maka anggarannya partisipasi (dari warga),” katanya.

Peran Satgas Covid-19 Padukuhan tak ubahnya dengan satgas wilayah. Hanya saja lingkup pengawasan menjadi lebih detil. Ini karena radius hanya di lingkup kampung atau padukuhan.

Pembentukan satgas Covid-19 Padukuhan selaras dengan karakter sebaran kasus. Berupa dominasi oleh penularan di tingkat keluarga dan tetangga. Pengawasan yang lebih ketat di lingkup ini diyakini dapat menekan meluasnya kasus Covid-19.

“Jadi kalau ada pelanggaran bisa langsung menegur. Tidak harus menunggu satgas di tingkat Kalurahan,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya