RADAR JOGJA – Pemprov DIJ tengah menyusun sebuah regulasi terkait penaatan konsep wisata di Jogjakarta. Tindakan ini merupakan respon dari maraknya kasus viral di sejumlah destinasi wisata. Mulai dari kuliner dengan harga tidak wajar hingga penarikan tarif retribusi ilegal.

Sekprov Pemprov DIJ, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan arah kebijakan merupakan wujud evaluasi. Tepatnya dari keluhan para pengunjung maupun wisatawan di Jogjakarta. Untuk kemudian terimplementasi di seluruh Kabupaten dan Kota.

“Hari ini rapat bersama dengan kabupaten kota, kaitannya dengan mencoba memahami masukan terkait pariwisata. Ada pecel lele, parkir, jip dan retribusi yang terulang berkali-kali,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan, Selasa (8/6).

Beberapa kebijakan mengacu dari arahan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Seperti penataan parkir di sejumlah kawasan destinasi wisata. Hingga munculnya wacana parkir dengan tarif premium.

Kebijakan ini, lanjutnya, untuk mengakomodir keluhan berbagai pihak.

Walau begitu, Aji meminta agar arah kebijakan tak menjadi aji mumpung. Penentuan tarif retribusi parkir tetap wajib dengan payung hukum. Tepatnya peraturan daerah dari masing-masing kabupaten dan kota.

“Sesuai saran pak gubernur ada lokasi premium, tarif segitu, silakan saja tapi ada aturan hukumnya. Kenapa selama ini tukang parki Nuthuk, bisa saja kurang pendapatannya,” katanya.

Aji menuturkan pedagang wajib bertindak jujur. Tingginya tarif menjadi wajar selama terpublikasi. Seperti daftar menu dan daftar harga hingga papan retribusi yang terpasang.

“Harga pecel lele Rp 37 ribu tulisannya gitu juga tak akan viral karena sejak awal tulisannya Rp 37 ribu. Tidak pakai Perda pakai Perwal itupun sudah ada. Setiap warung wajib pasang daftar harga,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ, Singgih Raharjo menuturkan akan ada kolaborasi lintas instansi. Ini karena wewenang penerapan kebijakan tak hanya berada di Dinas Pariwisata. Sehingga kolaborasi antar instansi dianggap komposisi yang ideal.

Paling menonjol adalah melakukan monitoring. Guna memastikan kesalahan yang sama terulang kembali. Ini karena citra dunia wisata tak hanya bergantung pada pelaku wisata.

“Kami tidak bisa sendirian, akan berkolaborasi dengan beberapa OPD untuk menyelesaikan persoalan. Intinya jangan sampai kejadian kemarin terjadi lagi,” katanya.

Adanya mekanisme sanksi, menurutnya juga sangat perlu. Dengan catatan, ada tahapan peringatan. Hingga akhirnya pelaku wisata mencapai batas pelanggaran.

Tak hanya sanksi, pihaknya juga merancang sebuah penghargaan. Diberikan kepada pelaku wisata yang konsisten mendukung dunia wisata. Sehingga dapat menjadi catatan positif di dunia wisata.

“Selain penegakan hukum tentu juga ada reward. Jadi penting membuat situasi semakin baik sehingga tidak muncul komplain dari masyarakat. Saat baik tentu juga harus dikasih penghargaan,” ujarnya.(dwi/sky)

Jogja Raya