RADAR JOGJA – Rencana pengembangan wisata di Padukuhan Jetis RT 4, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, memunculkan polemik. Sebab, pengembangan wisata dilakukan oleh investor swasta yaitu PT HeHa. Untuk itu, Pemkab Bantul berkomitmen mempertahankan objek wisata yang dikelola kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan, pokdarwis yang dikembangkan oleh warga Bumi Projotamansari harus dipertahankan. “Ada 48 pokdarwis yang mengelola objek wisata komunitas. Mereka luar biasa,” ujarnya saat ditemui usai meresmikan Wisata Alam Kedung Bunder, Padukuhan Kajor Wetan, Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Bantul, Minggu (6/6).

Pariwisata yang berbasis investasi swasta dan pokdarwis memiliki perbedaan. Di mana pariwisata berbasis investasi swasta memiliki dana besar, sehingga pemkab memberi syarat, investor harus bermitra dengan warga sekitar. Seperti menggunakan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat. Selain itu, tenaga kerja dan karyawan harus dari warga setempat. Berikut corporate social responsibility (CSR) harus disalurkan kepada warga sekitar.

“Investasi itu bagus. Tinggal investasi yang bagaimana? Yang inklusif. Yang bisa menumbuhkan ekonomi secara inklusif. Artinya, pertumbuhan yang untung bukan cuma investor, tapi masyarakat harus turut untung,” tegasnya.

Maka Halim tidak mempermasalahkan keberadaan investor. Asal investasi yang masuk menguntungkan warga sekitar. Sebab, investasi dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan. “Kalau terlalu lama, karena kekurangan modal, akan menghambat return on investment,” ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul Kwitarto Heru Prabowo menegaskan, dinasnya akan mengawal investasi inklusi, terhadap pengembangan wahana wisata yang dilakukan PT HeHa. “Heha mengembangkan 1,5 hektare. Pemkab, salah satunya melalui Dinpar didorong untuk mengawal. Keberadaan investasi harus mempercepat atau sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu diharapkan, investasi dapat sekaligus memperkenalkan obwis di sekitar wahana yang dikembangkan, sehingga dapat memperpanjang masa tinggal wisatawan di Bantul. “Dari HeHa bisa ke Goa Cerme, bisa ke Kedung Bunder, Nawungan. Kan justru menyebabkan pilihan wisata. Ini bisa menjadi daya tarik,” ucapnya.

Lurah Selopamioro Sugeng mengatakan, pengembangan wahana wisata di wilayahnya oleh PT HeHa baru berjalan 0,5 persen. Lantaran proses regulasi penting, masih berjalan. Setelah itu, barulah kalurahan dapat mengizinkan PT HeHa melakukan pembangunan. “Sudah memberikan pengertian. Alhamdulillah warga mendukung. Karena untuk percepatan pembangunan,” klaimnya.

Sugeng pun merencanakan komunikasi dengan Pemerintah Kalurahan Sriharjo. Lantaran berbatasan langsung dengan wilayahnya yang akan digunakan oleh PT HeHa. Selain itu, view yang akan digunakan oleh PT HeHa merupakan pematang Sriharjo.

“Kami juga akan lakukan temu rembuk dengan Pemkal Sriharjo. Titik poin pembangunan berada di Selopamioro. View bisa kita lihat ke mana-mana. Jarak radius satu kilometer juga view, 10 meter juga view. Jadi mohon dipahami,” pintanya.

Terpisah, salah seorang Komisaris PT HeHa Ari Prabowo justru menyebut, kedatangannya ke calon lokasi wahana HeHa Selopamioro merupakan survei. Sebelum pihaknya mendapat izin untuk mengembangkan kawasan seluas 8.000 meter persegi sebagai wahana wisata. Dan sekitar 8.000 meter sebagai lahan parkir. “Total sekitar 1,6 kilometer. Parkir yang kelola BUMDes, tapi kami tetap sewa sekalian,” ungkapnya.

PT HeHa berencana menyewa lahan itu selama 20 tahun. Sebab, hal itu diperbolehkan oleh Pergub DIJ No 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. “Karena boleh mempergunakan tanah kas. Bahkan sampai 20 tahun dan bisa diperpanjang,” cetusnya.

Ari mengakui, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Pemkal Selopamioro terkait harga sewa. Namun, dia enggan menyebut angka pasti. “Biasanya kas desa Rp 15 ribu. Kami minta untuk disamakan,” ujarnya.
Ari juga mengatakan, pihaknya tidak menutup kolaborasi bersama pokdarwis.

Tapi dia mempertanyakan legalitas Pokdarwis. “Dia (pokdarwis, Red) punya legal apa? Ini membuat investor harus cek. Kalau BUMDes jelas. Kalau pokdarwis, kalau ada tiket masuk, itu korporasi atau tidak, masuk pendapatan asli daerah (PAD) atau tidak,” ketusnya. (fat/laz)

Jogja Raya