RADAR JOGJA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut ada ketidakadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di antaranya tidak bisanya DPD mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dia mengatakan, ketidakadilan itu terjadi usai amandemen konstitusi. Sebelum amandemen, masih ada lembaga MPR dan DPR. Setelah amandemen DPR bertambah kuat. Utusan golongan bubar. Sedangkan utusan daerah pada 2000 menjadi DPD RI tetapi tidak diberi wewenang mencalonkan presiden.

“Inilah yang akan kita perjuangkan agar bisa dicalonkan presiden. Memang berat tetapi saya yakin jika Allah SWT punya kehendak tinggal kun fayakun,” katanya dalam Silaturahmi dengan Tim Sosialisasi DPD RI, di Pendapa Hotel Brongto, Jawir Creative Communal Space, Minggu (6/6).

Soal pencapresan sendiri, nama mantan Ketua KSPI-PSSI itu menjadi salah satu yang mulai disebut-sebut. Terkait hal itu, La Nyala mengaku, selama ini terus berkonsentrasi pada tugas-tugas sebagai Ketua DPD RI mengawal aspirasi masyarakat berbagai daerah. Namun ditanya apakah bersedia mencalonkan diri jika dukungan kepadanya terus mengalir, “Semua punya tujuan dan cita-cita yang baik. Kalau takdir kenapa tidak.”

Dalam kesempatan itu bersama rombongan anggota DPD RI lainnya, Lanyalla mengenalkan tagline kerja DPD RI “Dari Daerah Untuk Indonesia”.Kalimat tersebut tidaklah sekedar kalimat semata tapi untuk meneguhkan diri sebagai perwakilan daerah. “Kami lah orang-orang daerah yang berasal bukan dari partai politik yang memperjuangkan kepentingan daerah di pusat,” katanya.

Sebelumnya, La Nyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI mengunjungi masjid Jogokaryan. Turut mendampinginya, dari DIJ ada Hilmy Muhammad, sementara anggota DPD RI lainnya seperti GKR Hemas, Afnan Hadimusumo dan Cholid Mahmud, tidak terlihat di acara sosialisasi tersebut. (naf/sky)

Jogja Raya