RADAR JOGJA – Penerapan parkir premium di kawasan Malioboro bukan lagi wacana. Karena Kota Jogja sudah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Kemudian per bagiannya dalam bentuk Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Untuk itu, kalangan legislatif mendorong sosialisasi masif salah satunya membuat papan pengumuman sebagai petunjuk kawasan parkir premium. Sebab aturan parkir premium sudah ada dalam bentuk Perda tinggal memaksimalkan agar tidak terjadi lagi ‘nuthuk’ di Kota Jogja.

Ketua Pansus Perda Perparkiran DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, sudah ada legal standing yang mengatur terkait usulan Gubernur DIJ yakni parkir premium. Hanya dalam Perda nomor 2 tahun 2020 tersebut, disebut menjadi kawasan 1 hingga kawasan 3.

Dalam pembahasan pansus periode lalu, kata Fokki, telah disepakati tentang kawasan premium atau kawasan 1, untuk parkir seperti lokasi-lokasi wisata, pusat-pusat perekonomian, dan jasa. Kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer termasuk di dalamnya. “Perda kota tentang perparkiran sudah mengatur itu. Hanya kan yang menjadi sebuah persoalan apakah pemkot konsisten menjalankan itu,” katanya kepada Radar Jogja Kamis (3/6).

Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti konsistensi pemkot Jogja dalam menerapkan Perda yang sudah disepakati bersama tentang kawasan premium. Dia menilai pernyataan Gubernur DIJ itu untuk menerapkan parkir premium sebagai bentuk mengingatkan kembali akan konsistensi pemkot ketika membahas rancangan Perda per bagiannya bersama DPRD Kota Jogja. “Kalau persoalan sosialisasi (kawasan premium) harusnya sudah selesai soalnya ini sudah 2021. Ya, laksanakan saja Perda yang ada, kalau memang itu kawasan premium misalnya nilai untuk parkir mobil Rp 20 ribu, bus Rp 50 ribu ya buatlah menjadi sebuah keputusan hitam di atas putih,” jelasnya.

Setelah itu, bisa diumumkan dalam konteks sosialisasi baik secara lisan atau tertulis. Di media massa atau bisa juga membuat papan pengumuman di Tempat Khusus Parkir (TKP) yang dinyatakan sebagai kawasan premium. Sehingga, ketika sosialisasi tarif parkir premium itu masif dengan menggunakan berbagai media maka tidak ada lagi logika nuthuk. “Logikanya adalah bahwa konsekuensi ketika parkir di kawasan premium harus membayar sekian. Kalau tidak mau ya parkir di lain lokasi yang bukan lokasi parkir premium. Berarti sejauh ini belum ada, kalau masih ada nuthuk,” tandasnya.

Sementara, Anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba mengatakan, usulan Gubernur DIJ sebenarnya sudah diterapkan dan diberlakukan oleh Pemkot Jogja dalam tahun lalu. Persoalannya, memang komitmen dan konsistensi dari sebuah produk hukum Perda Perpakiran tersebut. “Saya cenderung sepakat, buat saja plang soal kawasan dan tarif premium. Saat ini belum maksimal,” katanya.

Forpi mendorong Perda yang ada saat ini bisa dimaksimalkan dan yang terpenting ialah penegakan aturannya dan bisa responsif menindaklanjuti atas laporan dan aduan yang ada. Masyarakat khususnya para jukir untuk punya komitmen bersama mematuhi aturan yang ada tentang perpakiran. “Kalau melanggar perbuatan yang diulang ketiga kalinya harus menerima konsekuensi misalnya vonis denda maksimal atau cabut bantuan sosial jika ada, untuk efek jeranya,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait yang diusulkan oleh provinsi tersebut. Pihaknya menunggu koordinasi forum lanjutan. Sejatinya, Perda terkait perparkiran dan retribusi parkir sudah diterapkan selama ini di Kota Jogja. Agus menyebut persoalan pungutan parkir di atas wajar yakni Rp 20 ribu itu beberapa hari terakhir ini berada di kawasan zona larangan parkir. Bisa disebut sebagai parkir ilegal, karena melakukan aktifitas parkir pada marka berbiku-biku. Pemungut tarif parkir bukan merupakan jukir yang memiliki surat tugas dari Dishub. Pun karcis yang diberikan juga tidak bertanda logo dan bercap Pemkot Jogja. (wia/pra)

Jogja Raya