RADAR JOGJA – Relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro masih menunggu koordinasi resmi dari Pemprov DIJ. Sejauh ini Pemkot Jogja belum mengetahui skema relokasi PKL Malioboro menuju bangunan eks Bioskop Indra.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Kota Jogja Tri Karyadi Riyanto mengatakan, sampai saat ini belum diajak koordinasi secara langsung dari Dinas Koperasi UKM DIJ terkait skema relokasi. Termasuk dengan kurasi PKL yang berhak direlokasi ke bangunan eks Bioskop Indra.

“Cepat atau lambat kita tetap akan diajak koordinasi, karena domainnya berada di wilayah kota dan kita langsung menyentuh UKM. Tapi semua itu yang mengelola kan Pemprov DIJ,” kata Tri Karyadi Riyanto di Kompleks Balai Kota, Kamis (20/5).

Totok, sapaannya menjelaskan, PKL Malioboro memang menjadi kewenangan Pemkot Jogja, lebih khusus lagi UPT Pengelolaan Cagar Budaya. Dipastikan selaras dengan pembahasan awal, terutama instansinya maupun UPT Pengelolaan Cagar Budaya akan dilibatkan dalam proses penataan pedagang di Malioboro.

Hanya terkait teknis pembagian atau kurasi pedagang mana yang berhak masuk, jumlah, dan syarat-syarat lainnya, sedang digodok oleh provinsi. Berkaitan juga dengan kapasitas yang ada di dalamnya, masih menunggu koordinasi dengan provinsi.

“Kami belum bisa menjawab karena belum jelas, tapi paling tidak secepatnya, karena harus berprogres terus. Intinya dari dinas masih menunggu koordinasi resmi dari provinsi. Nanti kami infokan,” ujarnya.

Menurutnya, tahap terakhir ini baru saja selesai pembebasan lahan yang dimenangkan oleh Pemprov DIJ. Baru nanti pemkot, termasuk instansinya dilibatkan dalam penataan pedagang. Sebab, bangunan eks Bioskop Indra itu bakal segera dimanfaatkan.

“Termasuk siapa-siapa saja yang akan masuk (eks Bioskop Indra). Pastinya akan menyasar pedagang Malioboro yang di sekitaran sana,” jelas Totok.
Terpisah, Kepala UPT Cagar Budaya Ekwanto belum bisa memberikan jawaban pasti bagi para PKL yang kini tengah menanti nasib selanjutnya. Menurutnya, semua persiapan masih digodog di Pemprov DIJ.

“Belum, masih di provinsi, masih level tinggi, belum sampai ke bawah. Termasuk belum ada jumlahnya berapa, sehingga belum ada persiapan apa pun,” kata Ekwanto. (wia/laz)

Jogja Raya