RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan vaksin Astra Zeneca tetap digunakan. Kebijakan ini sebagai wujud lanjutan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penggunaan vaksin ini setelah jatah vaksin Sinovac telah habis.

Walau begitu Aji memastikan batch atau kumpulan produksi vaksin Astra Zeneca berbeda. Pernyataan ini guna menjawab keraguan warga. Pasca munculnya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dengan vaksin Astra Zeneca di Jakarta.

“Yang jatahnya untuk Jogjakarta bukan batch itu, tetap jalan enggak ada masalah. Kalau yang batch itu (muncul KIPI) kan baru dikirim ke dua provinsi, kalau enggak salah DKI dan Sulawesi Utara,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (17/5).

Aji memastikan batch Astra Zeneca dengan KIPi telah dihentikan. Kebijakan tersebut merupakan wujud evaluasi dari Kementerian Kesehatan. Sementara jatah vaksin untuk Jogjakarta telah melalui kajian.

Kemenkes sebelumnya memastikan penghentian sementara distribusi dan penggunaan vaksin Astra Zeneca. Tepatnya sebanyak 448.480 dosis vaksin dengan batch CTMAV547. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari laporan KIPI serius. Berupa warga DKI Jakarta dengan dampak meninggal dunia.

Sosok bernama Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia usai menerima suntikan vaksin Astra Zeneca. Adapula satu kasus tambahan yang belum terkonfirmasi. Sosok ini juga berstatus warga DKI Jakarta.

“Tentu Kemenkes memiliki pertimbangan matang. Kebetulan sampai hari ini tidak ada keluhan apa-apa,” klaimnya.

Penggunaan vaksin Astra Zeneca sendiri bukanlah hal baru di Jogjakarta. Vaksin ini telah diberikan kepada jajaran TNI dan Polri. Tercatat pemberian vaksin telah memasuki tahapan kedua.

Hingga saat ini Aji mengklaim tak ada keluhan dari personel TNI dan Polri. Termasuk tidak ada temuan KIPI sejak pemberian vaksin Astra Zeneca tahap pertama. Hingga akhirnya diputuskan untuk lanjut ke masyarakat sipil.

“Kalau untuk saat ini masih pakai Sinovac dulu. Minimal memberikan untuk tahap kedua kepada penerima vaksin. Saat ini sudah di tahapan kedua untuk lansia dan guru,” ujarnya.

Terkait pilihan jenis vaksin, Aji menuturkan Pemrov DIJ tak memiliki hak. Seluruh wewenang pembelian vaksin berada di tangan Kementerian Kesehatan. Tentunya setelah melalui uji klinis oleh BPOM.

“Kami (Pemprov DIJ) tidak bisa milih, beli impor sendiri itu tidak bisa. Semua sudah dari Kemenkes setelah sebelumnya melalui tahapan uji klinis oleh BPOM. Baru setelahnya dikirim ke daerah,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya