RADAR JOGJA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 13 Mei 2021. Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto menuturkan, penentuan 1 Syawal ini menggunakan metode hisab.

Dikatakan, pandemi Covid-19 di mana angka penularan belum kunjung melandai maka PP Muhammadiyah meminta masyarakat memperhatikan beberapa hal saat merayakan Idul Fitri kali ini. Terkait pelaksanaan takbir keliling, dianjurkan agar dilaksanakan dari kediaman masing-masing dengan khusyuk dan melibatkan anggota keluarga, sehingga tercipta suasana kerohanian yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Namun jika ingin tetap menggelar, sebaiknya hanya dilaksanakan di lingkungan masjid secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. “Selama tidak ada jamaah yang terpapar Covid-19 masih diperbolehkan, dengan pembatasan jumlah orang dan menerapkan prokes dengan ketat,” jelasnya kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Senin (10/5).

Sedangkan untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri, PP Muhammadiyah menganjurkan agar dilaksanakan di rumah masing-masing jika di lingkungannya terdapat warga yang terpapar Covid-19. Jika tidak ada warga yang tertular virus korona atau kondisi setempat dipandang aman, salat Id dapat digelar di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dengan jumlah jamaah terbatas.

Ia menjelaskan beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan saat menggelar Salat Id. Yakni jumlah jamaah yang hadir harus dibatasi, serta mematuhi prokes terkait pencegahan Covid-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, mengukur suhu tubuh, tidak berjabat tangan dan tidak berkerumun.

“Salat Idul Fitri dengan saf berjarak, jamaah memakai masker, tidak dalam kelompok besar atau terpisah dalam kelompok kecil dengan pembatasan jumlah yang hadir,” papar Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang bergabung dalam sesi jumpa pers via daring menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan waktu menjelang Lebaran ini untuk beribadah sebaik-baiknya dan mengakhiri Ramadan dengan buah takwa sebagai tujuan dari berpuasa.

“Puasa dan Idul Fitri dijadikan momentum menghadirkan praktik keislaman atas keberagaman yang bersifat serba bajik, serba baik, dan menghindari hal-hal serba negatif sebagai implementasi dari ketakwaan,” ujarnya.

Selain itu, Haedar juga mengajak pada momen Idul Fitri tahun ini kepada para pemangku kebijakan serta masyarakat secara umum untuk lebih sering mempertontonkan keteladanan. Menurutnya hal itu penting di tengah situasi dan problem yang dihadapi bangsa saat ini.

Silaturahmi Boleh dengan Syarat

Pemprov DIJ memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik lokal di wilayah aglomerasi dengan memberlakukan aturan baru. Kebijakan itu ada dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIJ Nomor 27/SE/V/2021 tentang Ketentuan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah di Wilayah Aglomerasi Jogjakarta Raya dalam Upaya Pengendalian Persebaran Covid-19.

Dalam SE itu disebutkan, di wilayah aglomerasi DIJ dimungkinkan untuk melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota. Namun khusus warga yang hendak melaksanakan kegiatan silaturahmi Idul Fitri, diwajibkan menjalani pemeriksaan Covid-19 terlebih dahulu, baik menggunakan metode tes PCR, antigen, maupun GeNose.

Pemprov DIJ tetap melarang warganya untuk menginap di rumah saudara atau kerabat sepanjang periode pelarangan mudik berlaku. Sementara masyarakat DIJ yang bekerja atau melaksanakan aktivitas selain mudik lokal, tidak perlu membawa surat sehat.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, kendati mengizinkan adanya mobilitas warga di satu wilayah aglomerasi, ia menampik pihaknya mengizinkan mudik lokal. “Mudik lokal dilarang, dalam SE-nya yang dibolehkan mobilitas dalam rangka bukan mudik,” terang Aji kepada wartawan kemarin (10/5).

Menurutnya, pengertian mudik adalah seseorang yang melakukan kunjungan silaturahmi, kemudian orang itu menginap di kediaman saudara atau kerabatnya selama jangka waktu tertentu. “Pengertian mudik kan seseorang yang datang ke keluarga lain kemudian dia akan berada di situ. Itu nggak boleh, maka disebutkan tidak boleh menginap,” tambahnya.

Untuk mengawasi mobilitas warganya, Pemprov DIJ tak akan mendirikan pos penyekatan di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Pasalnya, langkah itu dianggap tak bakal berjalan efektif. “Karena tidak mungkin juga melalui penyekatan, menanyai orang yang melintas satu-satu,” ucapnya.

Maka pihaknya akan mengoptimalkan peran Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW untuk melakukan pengawasan terhadap kedatangan warga di suatu wilayah. “Kalau ada yang datang ditanyakan hasil tesnya. Kalau negatif isolasi dulu lima hari minimal. Bisa di rumah masing-masing dengan pengawasan. Kalau tidak bisa, maka kewajiban satgas untuk mengarahkan ke shelter,” bebernya.

Lebih lanjut pemprov memberi kewenangan penuh kepada Satgas Covid-19 di tingkat RT/RW untuk menentukan cara yang paling tepat dalam rangka melaksanakan pengawasan. “Apakah satgas desa mau nutup akses jalan jadi satu pintu, itu tidak ada masalah. Kalau petugasnya banyak, semua dijaga, ya tidak apa-apa,” bebernya.

Disinggung terhadap warga yang ingin melakukan kegiatan wisata, Aji tidak mempermasalahkan. Namun mereka diimbau untuk melakukan reservasi melalui aplikasi Visiting Jogja sebelum berkunjung ke destinasi wisata di DIJ. Tujuannya agar jumlah wisatawan yang datang bisa terus dipantau, sehingga meminimalisasi terjadinya kerumunan. “Kalau rekreasi, silakan saja,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyatakan pihaknya setuju dengan pembatasan mobilitas warga saat libur Lebaran nanti. Mobilitas warga yang seharusnya diperbolehkan memang untuk mereka yang dalam kondisi darurat saja. “Berlaku bagi yang bertugas atau kepentingan yang bersifat khusus, misalnya untuk orang melahirkan atau menunggui kerabat yang sakit,” ujarnya.

Eko memberikan saran kepada Pemprov DIJ dan kepada pemkab-pemkot kota untuk menyediakan alat tes Covid-19 gratis bagi masyarakat. Menurutnya, pembatasan mobilitas juga perlu diikuti dengan testing dengan jumlah yang banyak. (kur/laz)

Jogja Raya