RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) mengaku belum mengetahui tentang pencabutan aturan aglomerasi mudik.

Hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Terutama dari Satgas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nasional.

Walau begitu pihaknya siap menjalankan aturan tersebut. Artinya mudik lokal antar kabupaten dan kota di Jogjakarta terlarang.

Sehingga warga diminta untuk tidak mobilisasi keluar dari masing-masing kabupaten dan kota.

“(Aturan aglomerasi) Mencabut ya masalah lain. Laiya kami ikut pusat enggak mungkin enggak. (Pemprov DIJ) tidak punya dasar kalau pemerintah pusat mencabut. Tapi kami belum tahu persis,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (7/5).

Seperti diketahui Satgas Covid-19 Nasional mencabut aglomerasi mudik. Awalnya kebijakan ini merupakan dispensasi mudik lokal di 8 wilayah.

Jogjakarta adalah salah satu daerah pengecualian. Pertimbangannya adalah batas wilayah yang sangat tipis antar kabupaten dan kota.

Pertimbangan pencabutan aglomerasi mudik adalah potensi sebaran Covid-19. Apabila ada mobilisasi maka potensi munculnya kerumunan.

Berupa silaturahmi saling mengunjungi antar wilayah.
“Kalau dicabut untuk aglomreasi harus ketentuan maka itu yang dijalankan. Mudik antar kabupaten kota enggak boleh.

Kalau dicabut, saya perlu ngatur tapi saya juga belum tahu detilnya, saya perlu koordinasi dengan pak Sekda (Sekprov),” katanya.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan aturan resmi pencabutan aglomerasi mudik belum dia terima.

Pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo.

Guna memastikan detil pencabutan tersebut.
“Kalau secara resmi belum ada, tahunya malah dari berita di media.

Masih kami tanyakan detailnya seperti apa. Itukan berarti ke BNPB atau Satgas Covid-19 ya,” ujarnya.

Terkait penerapan kebijakan ini, Aji tak menampik tidaklah mudah. Perbatasan antar kabupaten kota di Jogjakarta sangatlah tipis.

Akses jalan antar wilayah sangat terbuka. Bahkan setiap wilayah perbatasan tak memiliki penanda yang sangat spesifik.

Alhasil pengamanan wilayah perbatasan menjadi tugas yang berat. Terutama untuk mengidentifikasi mobilisasi warga antar kabupaten dan kota.

Belum lagi masih ada pengetatan untuk pendatang dari luar Jogjakarta.
“Berat dari sisi pengamanan, bagaimana akan membatasi orang dari Bantul ke Kota Jogja, dalane ono piro, yang jalan kaki saja banyak. Ini agak berat, tapi kalau sudah jadi regulasi pusat seoptimal mungkin akan lakukan,” katanya.

Dari 4 kabupaten dan 1 kota, Kabupaten Kulonprogo adalah daerah yang ideal. Perbatasan wilayah dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman melalui jembatan.

Artinya masih memungkinkan untuk pengetatan wilayah.
Berbanding terbalik dengan 3 kabupaten dan 1 kota lainnya. Setiap wilayah memiliki akses jalan yang sangat terbuka.

Sehingga setiap warganya bisa berpindah wilayah dalam setiap waktu.

“Kami tidak mungkin melakukan penjagaan di pintu masuk keluar antar kabupaten dan kota, itu tidak ada batasnya kok.

Kulonprogo itu agak mudah, kalau yang lain 3 kabupaten 1 kota rasanya sulit melakukan pembatasan,” ujarnya.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pengawasan di tingkat RT dan RW. Masing-masing Satgas Covid-19 di tingkat wilayah terkecil ini melakukan pencegahan.

Berupa pengetatan kepada warganya untuk tidak bermobilitas antar kabupaten dan kota.

“Terus terang sulit diterapkan di Jogja tapi kalau keharusan maka strategi sampaikan ke Lurah, RT dan RW untuk membatasi pada saat mau keluar dari RT/RW ada rambu karena tidak boleh keluar. Walau tingkat kelolosan sangat tinggi,” katanya. (dwi/sky)

Jogja Raya