RADAR JOGJA – Sejumlah sanksi menanti bagi para aparatur sipil daerah (ASN) di lingkup Pemprov DIJ yang nekat mudik saat libur Lebaran 2021. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan bisa menerima sanksi disiplin hingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Amin Purwani mengatakan, beragam sanksi itu sudah otomatis akan diterima para ASN yang nekat mudik. “Kalau dikaitkan dengan sanksi disiplin, ada konsekuensi pemotongan TPP. Secara otomatis itu sudah link. Ketika mendapat hukuman disiplin, ada peraturan seberapa besar dia dikurangi TPP-nya,” ujarnya.

Menurut Amin, ASN yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah harus mendapat izin dari atasannya. Terkait pengawasannya nanti akan dilakukan bersama dengan Inspektorat DIJ. “Harus izin dulu dan nanti dipertimbangkan. Tergantung keperluan, lokasinya di mana, apakah itu di lokasi yang diperkenankan atau tidak,” jelasnya.

Selain itu, BKD DIJ juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DIJ dan Satpol DIJ untuk mengawasi ASN mudik. Pasalnya, dua instansi itu terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengawasan. “Karena mereka yang terjun langsung di lapangan, kami berkoordinasi,” terangnya.

Lebih jauh Amin mengimbau para ASN untuk menjadi teladan bagi masyarakat umum. Yakni dengan cara menaati peraturan larangan mudik dari pemerintah. “Kan teknologi sudah canggih, sarana prasarana sedang ada dan terjangkau untuk komunikasi tanpa tatap muka. Kita harus memberi contohlah, kalau tidak diperkenankan mudik, kan jangan dulu,” paparnya.

Sekretaris Provinsi (Sekda) DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pemberian sanksi bagi para ASN akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Sebelum sanksi diberikan akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu oleh tim. Sanksi bisa bentuk dalam bentuk teguran, pernyataan tidak puas, bisa juga sampai dengan penurunan pangkat. Jadi ada sanksi ringan, sedang dan berat,” katanya.

Terkait pemotongan TPP akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sebab, jenis dan tingkat pelanggaran mempengaruhi besaran pemotongan TPP. “Ada pelanggaran ringan, sedang, berat, dan semua sanksi mempengaruhi TPP. Itu di peraturan kita,” beber Aji. (kur/laz)

Jogja Raya