RADAR JOGJA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan sepenuhnya kebijakan pembatasan wisatawan kepada pemerintah daerah. Kaitannya adalah larangan mudik selama libur lebaran. Acuan yang digunakan adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Sandi menuturkan penerapan kebijakan pembatasan wisatawan memiliki alasan kuat. Kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menurutnya perlu ada pembatasan aktivitas. Termasuk kunjungan dan operasional destinasi wisata.

“Dalam PPKM skala mikro ada beberapa kegiatan kegiatan yang diperbolehkan dan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kami memberi panduan, jika destinasi wisata itu dibuka itu harus dengan protokol kesehatan dan Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang tegas,” jelasnya ditemui usai vaksinasi pelaku wisata di JEC, Senin (26/4).

Sandi berpesan agar prokes berlaku ketat dan disiplin. Langkah ini guna mengimbangi operiasonal sejumlah destinasi wisata. Tentunya menjaga agar tak muncul kasus atau klaster di tempat wisata.

Selain itu juga perlu melihat kondisi sebaran Covid-19. Apabila zona sebaran Covid-19 tinggi, maka sudah sewajarnya destinasi wisata tutup. Menurutnya Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan yang situasional.

“Dibuka atau tidaknya adalah wewenang dari pemerintah daerah sesuai dengan angka covid yang ada di daerah masing-masing. Tentunya harapannya agar jangan seperti mudik tahun lalu. Walaupun ada PSBB, penyekatan, ada larangan mudik, tapi naiknya lonjakannya sampai 94 persen,” katanya.

Terkait kunjungan wisatawan asing, secara tegas Sandi melarang. Dia memastikan Indonesia tidak menerima kunjungan wisatawan luar negeri. Seluruh pintu masuk kedatangan diawasi secara ketat.

Kebijakan ini juga secara khusus berlaku bagi WNA India. Pertimbangannya adalah ledakan kasus Covid-19 kedua di negara tersebut. Penutupan pintu akses guna mencegah migrasi masuk ke Indonesia.

“Wisatawan asing untuk per hari ini tidak diperkenankan masuk karen kami masih menutup perbatasan. Khusus penerbangan dari India karena kasus Covid-19 yang menggila, kami sudah menutup secara total,” tegasnya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan kunjungan wisata berlaku terbatas. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik. Sehingga otomatis wisatawan luar daerah tidak bisa masuk ke Jogjakarta.

Pemprov DIJ turut bekerjasama dengan Pemprov Jateng. Perannya untuk mengawasi wilayah perbatasan kedua daerah. Selanjutnya juga dengan pihak penyedia transportasi pesawat dan kereta api.

“Sehingga yang mengunjungi destinasi wisata di Jogjakarta ya hanya masyarakat kabupaten dan kota. Sehingga nanti pada saat liburan itu nanti tidak akan ada wisatawan dari luar Jogjakarta,” katanya. (dwi/sky)

Jogja Raya