RADAR JOGJA – Terbitnya adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah membuat pemerintah daerah berputar otak. Ini karena majunya pemberlakukan pelarangan mudik dari 6 Mei menjadi 22 April. Berlaku hingga 24 Mei 2021.

Terbitnya adendum ini merupakan upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tepatnya selama sebelum dan sesudah lebaran. Sehingga mengunci agar warga tetap berada di wilayahnya masing-masing.

“Jadi dengan adendum itu menyebabkan larangan mudik menjadi lebih panjang sekitar satu bulan penuh. April sampai dengan Mei. Tentu dampak terhadap perokonomian juga cukup signifikan termasuk pariwisata,” jelas Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan, Kamis (22/4).

Aji tak menutup mata adanya dampak dari adendum ini. Contoh konkrit adalah menurunnya pemasukan di sektor ekonomi dan pariwisata. Mulai dari destinasi wisata, hotel hingga moda transportasi.

Hanya saja, Aji meminta masyarakat maupun pelaku usaha melihat secara bijak. Kebijakan diambil atas pertimbangan matang. Berupa masih tingginya angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia.

“Jangan ada yang kemudian tidak serius mengikuti. Karena, kalau kita tidak sungguh-sungguh menjalankan maka program ini tidak berhasil. Pada saatnya nanti akan ada larangan mobilitas lagi. Ini akan tambah parah,” katanya.

Terkait kebijakan, Aji menilai masyarakat memegang peranan penting. Agar sebaran Covid-19 dapat dikendalikan secara maksimal. Sehingga tidak muncul kasus bahkan klaster dalam lingkungan masyarakat.

Untuk sektor pariwisata, masih ada harapan dengan program staycation. Berupa wisata di wilayah sekitar Jogjakarta. Bisa dengan mengunjungi antar kabupaten kota maupun di wilayahnya masing-masing.

“Lebih baik kita korbankan satu bulan ini. Prihatin dulu mengikuti anjuran pemerintah. Kemudian, kita bisa menjaga kondisi kesehatan baik itu dari pengurangan klaster. Menghindari kerumunan dan lain-lain. Nanti setelah tanggal 17 Mei, kita sudah bisa berkegiatan atau melakukan mobilitas lagi,” pesannya.

Pengoptimalan kebijakan diimbangi dengan penyekatan wilayah perbatasan. Tercatat setidak ada 11 titik yang menjadi perhatian Pemprov DIJ. Berlaku selama 24 dalam setiap harinya. Fokusnya adalah semua pintu masuk menuju arah Jogjakarta.

Sementara untuk titik tak hanya fokus pada jalan raya. Penjagaan juga dilakukan di sejumlah jalan kecil. Tujuannya untuk memastikan tak ada warga yang mencuri kesempatan selama peraturan berlaku.

“Ada pembagian, nanti jalan kecil seperti daerah Bogowonto, selatan Kulonprogo jadi tugas teman di kabupaten (Pemkab Kulonprogo). Lalu nanti Srandakan, oleh teman-teman Bantul. Untuk provinsi berjaga di jalan utama, seperti perbatasan dengan Purworejo, Magelang, Prambanan Klaten dan Gunungkidul,” ujarnya.

Selain penyekatan jalan, adapula pengawasan di tingkat Kalurahan. Merupakan peran Satgas Covid-19 di masing-masing Kalurahan. Perannya untuk mendata pendatang yang lolos dari penyekatan di pintu masuk arah Jogjakarta.

Aji tak menampik upaya penjagaan wilayah perbatasan bisa bobol. Alhasil para pendatang bisa tiba di daerah tujuannya masing-masing. Hanya saja celah ini bisa ditutup dengan penerapan karantina oleh Satgas Covid-19 di Kalurahan.

“Orang dari Jakarta sudah sampai Tempel, lalu dicegat untuk putar balik. Itu pasti dengan berbagai cara akan sampai ke Jogja juga. Kalau sudah seperti itu ya screeningnya di tempat mana yang dia tuju. Dilakukan linmas atau satgas yang ada di desa. Nanti lanjut karantina 5 hari,” katanya. (dwi/sky)

Jogja Raya