RADAR JOGJA – Pemprov DIJ telah menyiapkan penyekatan di wilayah perbatasan untuk menindaklanjuti larangan mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah pusat. Setidaknya ada 10 titik penyekatan untuk mengantisipasi mereka yang nekat mudik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIJ Noviar Rahmad mengatakan, setiap perbatasan akan ada penyekatan pada 6-17 Mei. Penyekatan, antara lain, ada di wilayah Prambanan, Tempel, Temon, dan jalur tikus atau jalur alternatif yang kemungkinan dilintasi pemudik.

Noviar mengatakan, pemerintah pusat sudah melarang mudik, sehingga Pemprov DIJ menindaklanjuti dengan pengawasan di wilayah perbatasan. Selain itu, Satpol PP dan Linmas juga akan mengawasi pemudik yang lolos dari pengawasan.

“Satpol PP dan Linmas melakukan penjagaan di tingkat mikro untuk pemudik yang lolos. Satgas Desa juga akan memantau pemudik yang lolos hingga kampung halaman, agar melakukan karantina lima hari,” tandas Noviar kemarin (12/4).

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X segera mengeluarkan aturan khusus bagi masyarakat di DIJ selama Ramadan ini. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi penularan Covid-19.

Gubernur mengatakan dalam video conference bersama Kemenkum HAM, Kemenag, dan Kemenhub, terdapat aturan kegiatan yang perlu dilakukan dan tidak boleh selama Ramadan. Mengingat Ramadan tahun ini masih dalam kondisi pandemi.

Menurut HB X, aturan itu baru keluar dari pemerintah pusat dan segera ditindaklanjuti. “Ya mengatur bagaimana waktu puasa. Semuanya untuk menghindari kerumunan, agar tidak terjadi kenaikan angka Covid-19. Nanti baru ada turunan dari kepala daerah,” katanya di Kompleks Kepatihan, Senin (12/4).

Dalam rapat itu diakui juga berisi terkait larangan organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping warung makan yang buka siang hari. Menurut HB X, persoalan sweeping sudah diantisipasi pihak kepolisian.
“Tidak perlu sweeping dan sebagainya. Nanti ada dalam aturan dan segera keluar. Mungkin tidak terlalu lama, karena besok (hari ini, Red) sudah mulai puasa. Aturan akan mengatur salat, puasa, tarawih dan sebagainya,” kata gubernur.

Noviar Rahmad menambahkan, sudah ada surat edaran (SE) dari Kemenag terkait protokol kesehatan dalam kegiatan maupun ibadah selama Ramadan. Salat tarawih maupun salat wajib harus mematuhi protokol kesehatan.
“Minimal 50 persen dari total kapasitas tempat ibadah. Tidak boleh menggelar tikar alias jamaah wajib bawa sajadah masing-masing, dan ada pengukur suhu tubuh,” kata Noviar.

Soal pasar takjil yang kemungkinan akan merebak selama Ramadan, dia mengatakan Pemprov DIJ tidak melarang adanya pasar takjil selama sesuai prokes. Pihaknya bersama petugas Linmas akan mengawasi pasar takjil agar sesuai protokol kesehatan. (kur/laz)

Jogja Raya