RADAR JOGJA – Romantisasi DIJ di media sosial mendapat sorotan dari kalangan buruh. Karena banyak akun-akun media sosial yang lebih mengangkat keindahan Jogja. Saat para buruh yang bekerja di Jogja tak sejahtera.

Problem soal pengupahan buruh di DIJ terus berlanjut. Pada tahun ini, merujuk pada SK Gubernur DIJ No. 340/KEP/2020 yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIj tahun 2021, UMP di DIJ pada tahun ini hanya sekitar Rp 1,7 juta. Hal itu jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIJ yang disebut mencapai Rp 3 juta.

Sekjen DPD KSPSI DIJ Irsad Ade Irawan menyatakan selama ini DIJ memang menghadapi masalah yang beragam.Mulai dari pengupahan buruh yang jauh dari KHL. Ada pula problem pengelolaan sampah, juga masalah kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok pelajar. “Tapi itu semua seakan dibungkus dengan romantisasi di Jogja ini, seakan-akan Jogja itu hanya Tugu, Malioboro, dan Keraton saja,” ujarnya dalam Diskusi Panel dan Dialog Ketenagakerjaan di DPRD DIJ kemarin (5/4).

Dalam kesempatan itu, Irsad juga membeberkan beragam permasalahan yang kerap dialami oleh buruh di DIJ. Mulai dari UMP yang terdendah se Indonesia, juga soal kontrak kerja dan sistem kerja yang disebutnya masih jauh dari kata ideal.

Selain itu, Irsad juga menyoroti soal kebebasan buruh dalam berserikat. Menurutnya, selama ini masih ada kesan ketakutan dari kekhawatiran dari buruh itu sendiri untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja. “Ada contoh kasus teman buruh itu tidak diperpanjang kontrak kerjanya waktu dia ikut serikat buruh,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugrahadi menyatakan pihaknya selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup dua belah pihak. Baik dari sisi buruh, atau usaha, tempat di mana buruh itu bekerja. “Apalagi di situasi masih pandemi seperti ini,” ujarnya.

Aria menjelaskan UMP di DIJ tahun ini memang terbilang kecil. Namun, ia berdalih UMP itu hanya untuk pekerja di tahun pertama mereka bekerja dan masih berstatus belum menikah. Dalam kesempatan itu, Aria juga menegaskan pihaknya tidak membenarkan perusahaan yang melarang pekerjanya untuk bergabung dengan serikat pekerja. “Tidak ada juga upaya dari kami untuk membatasi itu, berserikat dan menyampaikan pendapat diatur oleh undang-undang,” tegasnya. (kur/pra)

Jogja Raya