RADAR JOGJA- Penerapan kawasan pedestrian Malioboro  sejak November 2020 ternyata tidak sepenuhnya mendapat respon positif.

Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) pun mengeluhkan dampak dari kebijakan tersebut, yang mengakibatkan unit usahanya sepi.

Ketua  PPMAY Sadono Mulyono mengatakan, omzet mereka mengalami penurunan drastis semenjak kendaraan bermotor dilarang masuk kawasan Malioboro.

Ia menilai, para pengunjung enggan berjalan jauh dari tempat parkir menuju lokasi, atau toko yang hendak ditujunya itu.

“Sekarang siapa yang mau jalan kaki dari (Tempat Khusus Parkir) Abu Bakar Ali ke Ramai Mall? Itu kan sangat jauh, ya, kalau tidak naik kendaraan bermotor,” ujarnya, usai audiensi dengan Wali Kota Jogja Rabu (7/4) sore.

Sadono menambahkan, dampaknya, penurunan omzet pun dirasakan hampir semua anggota PPMAY, karena kondisi  Malioboro  yang semakin sepi sejak pandemi  Covid-19.

ia berharap, pihak  Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja  bisa meninjau ulang kebijakan bebas kendaraan bermotor mulai pukul 18.00-21.00 tersebut.

“Secara signifikan ada mencapai 30 persen penurunannya, bahkan ada satu toko yang tutup, karena memang sama sekali tidak ada bisnis di sana,”tambahnya.

Sejatinya PPMAY  tidak kontra dengan kebijakan tersebut. Hanya saja, untuk penerapannya, masih membutuhkan persiapan yang lebih serius.

Pasalnya, untuk saat ini, ia menganggap, infrastruktur yang ada di kawasan Malioboro  jauh dari layak untuk menunjangnya.

Satu di antaranya, terkait tempat khusus parkir di sirip-sirip Malioboro, yang sampai sekarang belum terwujud.

“Kalau infrastrukturnya belum lengkap, kembalikan dulu seperti semula, kan belum tertata secara rapi. Jadi, dengan kebijakan seperti itu, malah mengganggu bisnis kami. Toko bukannya ramai, malah semakin sepi,” tandasnya.

Selain masalah parkir, PPMAY  juga menyampaikan keluhan soal pedagang kaki lima yang hingga kini urung tertata rapi.

Sadono mengatakan, pedestrian baik di sisi barat maupun timur, saat ini mulai dipenuhi pedagang liar yang  membuka lapak di area khusus pejalan kaki.

“Pedestriannya kan sudah ditata sedemikian rupa, tapi itu malah timbul pedagang kaki lima yang jualan macam-macam. Tempat duduk yang seyogyanya untuk bersantai ria pengunjung, malah dijadikan tempat duduk untuk jualan. Nah, itu kan sangat disayangkan,” katanya.

Walikota Jogja Haryadi Suyuti siap menindaklanjuti masukan, sekaligus keluhan Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) yang mengaku mengalami penurunan omzet sejak kendaraan bermotor dilarang melintas pukul 18.00-21.00 WIB.

“Mereka memberi masukan, kita terima, kita kaji. Mereka menilai, itu membuat Malioboro  sepi. Sudah sepi pandemi, ditambah kebijakan itu. Nah, kita coba kaji dulu,” cetusnya, saat dikonfirmasi pada Rabu (7/4/) sore.

Hanya saja, Haryadi mengungkapkan, kebijakan mengenai Malioboro, tidak dapat diputuskan sepihak oleh Pemkot saja.

Sebab, pihaknya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIJ yang juga memiliki kewenangan. Sehingga, ia meminta kesabaran PPMAY.

Kita akan sampaikan hal ini dalam rapat koordinasi antara Pemkot dengan Pemda DIJ. Kebijakan Malioboro itu bagian provinsi juga. Jadi, kita tidak bisa serta merta mengambil keputusan begitu saja,” ujarnya.

Haryadi menambahkan, “Malioboro itu kan bukan hanya etalase kota, tetapi juga etalase DIJ. Makanya, kita tidak bisa satu pihak saja untuk memutuskan soal masukan itu,” tambahnya.

Haryadi pun memastikan, kedepannya, bakal dibahas pula mengenai minimnya akses parkir di sirip-sirip  Malioboro yang dinilai mengakibatkan pengunjung enggan masuk menuju kawasan tersebut. Ia berjanji, akan menjalin koordinasi untuk mencari solusi terbaik.

“Parkir sirip-sirip Malioboro kan sekarang penuh, karena diterapkan kebijakan itu. Orang-orang dengan kendaraan tidak bisa masuk, sehingga memadati. Kita koordinasikan dengan Pemda DIJ, atau Dishub, kita carikan solusinya bagaimana kedepan.

“Semua masukan kami dengarkan dan cermati untuk nanti ditindaklanjuti sesuai dengan tahap-tahap pemberlakuan pedestrian Malioboro,”katanya.

Jogja Raya