RADAR JOGJA – Anggota DPRD Kota Jogja mewacanakan pembentukan pansus dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Bank Jogja. Di antaranya untuk menelisik proses pencairan kredit senilai Rp 27,4 miliar tersebut. Termasuk fungsi Komisaris dan Dewan Pengawas Bank Jogja.

Anggota DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro mengatakan, kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp 27,4 miliar tersebut perlu diperjelas proses pencairannya. Apalagi diduga melibatkanya banyak kreditur fiktif. “Cara kerjanya (Bank Jogja) ngawur,” katanya  dalam agenda diskusi Fenomena Kredit Fiktif Bank Pelat Merah kemarin (5/4).

Mantan Advokat itu menjelaskan dalam proses administrasi kredit bank memiliki mekanisme tertentu. Saat hendak mengajukan kredit dengan nominal tertentu sudah ada yang bertanggung jawab. Seperti kredit analis, areal manager, hingga dengan nominal angka besar langsung menjadi kebijakan pusat. Terlebih, pencairan kredit mencapai Rp 27,4 miliar oleh Bank Jogja. Menurut dia, nominal sebesar itu tidak bisa langsung diputuskan untuk bisa mencairkan kredit hanya dari seorang Kepala Cabang atau kredit analis sekalipun. Selain mekanisme harus tanda tangan survei, lingkungan apakah layak diberikan atau tidak, dan lain-lain. “Jelas ini menyakiti warga Jogja yang jadi nasabah,” ujarnya.

Sekretaris DPC PDI-P Kota Jogja itu, menambahkan pengajuan pembentukan pansus itu juga ingin mengetahui lebih jauh soal peran dan tanggung jawab dewan pengawas. Diklaim, dalam kasus ini terdapat kemungkinan dewan pengawas telah lalai dan teledor menjalaankan tugas serra fungsinya. Sebab, harusnya Direktur yang bersangkutan berdiskusi dengan dewan pengawas atau orang yang bertanggung jawab. “Wong kredit sebesar itu tidak koordinasi dengan pusat,” tandasnya.

Padahal, jelas katanya ada regulasi tentang membuat MOU antarpihak. Sementara, pun yang bertanda tangan dari pihak Transvision ialah bukan orang yang memiliki kewenangan melakukan MOU terhadap perkreditan. Info yang diterimanya, kreditur tidak hanya warga Jogja ternyata, tapi juga Wonosobo, Boyolali. “Bahkan ada (profesinya) pengangguran dan penggembala kambing diseragami, dikasih id card, lalu slip gaji. Kredit Rp10 juta, tapi cuma dikasih Rp1 juta, yang Rp 9 juta enggak tahu untuk siapa,” jelasnya.

Sementara itu, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba juga menyoroti proses pencairan kredit. Yang patut diduga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Terlebih ada temuan fakta bahwa terdapat modus pemalsuan identitas dalam dugaan aliran kredit fiktif tersebut. Dari ratusan karyawan tidak semuanya sebagai penerima kredit, melainkan menggunakan nama-nama palsu. “Hal seperti itu kenapa bisa lolos. Sebagai masyarakat umum mengajukan kredit harus ada syarat-syarat terpenuhi seperti diketahui suami istri, disurvei tempatnya, tidak ujug-ujug dicairkan,” katanya.

Dia juga mendorong memaksimalan fungsi dan peran dewan pengawas maupun kalangan DPRD Kota. Agar kasus serupa tidak terulang dan menimpa kembali bank-bank plat merah kemudian hari. Selain bank plat merah yang dihimbau harus berhati-hati BPR swasta pun juga demikian wajib mengedepankan unsur kehati-hatian. “Jangan mudah memberikan kredit dengan jumlah yang sangat besar bermodalkan fotokopi KTP dan foto-foto hanya menggunakan baju seragam yang berganti-ganti,” pesannya.

Terpisah Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengakui bahwa kasus yang menimpa Bank Jogja merupakan penipuan terhadap bank bukan kredit fiktif. Sebab, jika kredit fiktif kasunya ialah kredit tidak ada namun diakui ada. Tetapi, dalam kasus ini kreditnya ada. “Nomenklatur kredit fiktif itu tidak benar, kreditnya ini ada kok. Cuma ditipu orang, jadi clear itu penipuan terhadap bank,” katanya. (wia/pra)

Jogja Raya