RADAR JOGJA – Peluang Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH) Hadisuryo promosi jabatan menjadi pangeran lurah, terancam terganjal. Posisinya sebagai pangeran paling senior di antara sembilan putra Sultan Hamengku Buwono IX, pascawafatnya KGPH Hadiwinoto tidak menjamin bisa langsung diangkat sebagai pangeran lurah. Ditambah Hadisuryo saat ini tidak menyandang satupun jabatan di struktural keraton.
“Tidak ada kata otomatis berdasarkan urutan usia. Semua kembali dan tergantung kepada kebijaksaan Ngarsa Dalem,” ungkap Wakil Penghageng Parentah Hageng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudhahadiningrat saat dihubungi Selasa (2/4).
Parentah Hageng merupakan lembaga semacam badan kepegawaian keraton. Adapun Ngarsa Dalem merupakan sapaan akrab Sultan Hamengku Bawono Ka 10 yang sekarang bertakhta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Dikatakan, sampai sekarang HB Ka 10 belum mengeluarkan perintah apapun terkait posisi pangeran lurah. Juga tak ada penunjukan pelaksana tugas (Plt) guna mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan KGPH Hadiwinoto. Sebab, dalam struktur kelembagaan keraton, pangeran lurah tidak memiliki wakil.
Kondisi ini berbeda dengan tiga jabatan lain yang diemban almarhum. Selain menjadi pangeran lurah, juga menjabat penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Parasraya Budaya, penghageng Kawedanan Wahana sarta Kriya dan penghageng Tepas Panitikisma.
Parasraya Budaya merupakan lembaga semacam kementerian koordinator. Di bawahnya ada beberapa kawedanan dan tepas. Atau semacam kementerian. Antara lain mengurusi bangunan, gedung, aset, kendaraan, prajurit, pertanahan dan keamanan istana.
“Untuk Parasraya Budaya, Wahana Sarta Kriya dan Panitikisma ada wakil penghagengnya yang dijabat Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno,” terang mantan kepala Pusat Perbekalan Angkutan TNI AD 1995-1998 ini.
GKR Maduretno merupakan putri ketiga Sultan HB Ka 10. Dia juga istri dari anggota DPRD DIJ KPH Purbodiningrat. “Beliau yang menjalankan tugas sebagai penghageng,” jelas pemilik nama muda RM Noeryanto yang biasa disapa Rama Noer ini.
Kembali soal penunjukan pangeran lurah, harus berdasarkan keputusan sultan yang bertakhta. Itu dituangkan dalam surat perintah. Namanya Dawuh Dalem. Tentang alasan pangeran lurah tidak harus pangeran yang paling senior, Rama Noer menunjukan dengan berkaca dari pengalaman KGPH Poeger. Mantan dirjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, itu pernah menjabat pangeran lurah.
Lebih jauh dikatakan, jabatan pangeran lurah juga tidak harus diisi. Posisi itu dapat saja dikosongkan jika HB Ka 10 punya pandangan lain. Belum ada sosok yang dianggap tepat menggantikan adik kandungnya, KGPH Hadiwinoto. “Bisa saja tetap lowong,” tuturnya.
Ini karena putra laki-laki HB IX yang aktif di keraton sekarang tinggal satu orang. Yakni GBPH Condrodiningrat yang menjabat wakil penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura. Semacam sekretariat negara.
Condrodiningrat adalah adik kandung GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningrat. Sejak Januari lalu kedua kakaknya telah dicopot dari semua jabatan struktural keraton oleh HB Ka 10.
Sedangkan GBPH Hadisuryo bersama lima pangeran yang tinggal di Jakarta yakni GBPH Pakuningrat, GBPH Suryodiningrat, GBPH Suryometaram, GBPH Hadinegoro, dan GBPH Suryonegoro sudah lama tidak aktif dalam kegiatan di internal keraton. Mereka juga tidak memegang satupun jabatan sebagai penghageng.
Ditambahkan, kedudukan pangeran lurah bukanlah orang kedua di keraton. Posisinya sejajar dengan lurah keputren yang dijabat GKR Mangkubumi. Orang kedua di keraton, terang dia, sesuai bunyi UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ adalah penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura. Kini penghagengnya dijabat GKR Condrokirono, putri kedua HB Ka 10. “Karena calon gubernur dari kasultanan harus diajukan melalui Panitrapura,” kata purnawirawan dengan pangkat terakhir Brigjen TNI ini.
Pandangan yang dikemukakan Rama Noer itu di mata dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial UNY Dwi Harsono tidak sesuai dengan tradisi dan sejarah yang berlangsung di keraton. “Sultan harus konsisten dengan tata cara pengangkatan pangeran lurah yang selama ini telah berjalan,” ucapnya.
Pria yang merampungkan disertasi di Australia soal Keistimewaan DIJ dengan Lima Urusan Istimewa termasuk soal suksesi mengingatkan, selama bertakhta, HB Ka 10 telah dua kali mengangkat pangeran lurah.
Pertama, mengangkat adiknya GBPH Hadikusumo menggantikan dirinya sebagai pangeran lurah pada 1989. Jabatan ini diemban Hadikusumo hingga 1992. Tiga tahun menjabat KGPH Hadikusumo wafat.
Kedua, melantik GBPH Hadiwinoto menggantikan Hadikusumo. Usai menjadi pangeran lurah, gelar Hadiwinoto menjadi KGPH. Posisi pangeran lurah dijabat KGPH Hadiwinoto dari 1992 sampai dengan Maret 2021.
“Dari konvensi ini, maka putra laki-laki HB IX di bawah almarhum Gusti Hadiwinoto yang naik menjadi pangeran lurah,” ujar Dwi, seraya menambahkan belum pernah mendengar nama KGPH Poeger yang wafat pada September 1999 diangkat menjadi lurah pangeran.
Pemikiran Dwi ini sejalan dengan pendapat Penghageng Tepas Dwarapura KRT Jatiningrat dan Manggalayudha Prajurit GBPH Yudhaningrat. Keduanya punya pandangan sama.
Sepeninggal Hadiwinoto, jabatan pangeran lurah harus diisi. Calon penggantinya adalah pangeran yang usianya di bawah almarhum. Figur ini ada pada sosok GBPH Hadisuryo.
Dia merupakan putra laki-laki keempat dari HB IX. Urutannya persis di bawah Hadiwinoto. Di bawah Hadisuryo berikutnya adalah GBPH Prabukusumo, anak laki-laki kelima HB IX. (kus/laz)

Jogja Raya