RADAR JOGJA – Persebaran covid-19 yang tinggi belakangan ini disebut karena masyarakat abai menjalankan prokes. Prokes mengendor, lantaran kurangnya efek jera. Terlebih belum adanya sanksi yang berlaku selama ini.

Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti mengatakan belum ada regulaai soal sanksi bagi pelanggar prokes. Menurutnya, adanya sanksi justru dapat menimbulkan gejolak apabila diberlakukan. Misalnya saja klaster takziah yang merupakan kearifan lokal masayarakat.
“Tradisi tersebut sudah biasa. Jadi kalau memberikan sanksi tegas sama saja menghentikan sebuah kearifan lokal. Ini sangat berat sekali,” ungkap Ani, Sabtu (2/4).

Yang perlu ditekankan, menurutnya, bagaimana pemerintahan ini punya target pertengahan tahun vaksin harus 100 persen. Tidak 70 persen. Karena semua warga negara punya hak yang sama. Kecuali lansia yang tidak masuk dalam kriteria penerima vaksin karena memiliki komorbid atau penyintas. Sebab, vaksin juga tidak menjamin korona hilang. Oleh sebab itu manusia harus bisa beradaptasi dengan Covid-19.

Selain itu, juga memastikan masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya sehingga dengan sendirinya daya tahan tubuh akan menjadi lebih baik. Memiliki kekebalan imun sehingga terhindar dari persebaran Covid-19. “Kepanikan berlebih juga harus dihindari. Karena kondisi psikis yang lemah akan berpengaruh pada fisiknya,” kata dia.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan mengatakan, adanya kejadian ini menjadi pembelajaran besar. Berikutnya, terkait sentilan Gubernur DIJ terkait munculnya dua klaster. Dia menekankan agar masyarakat waspada, berhati-hati disiplin  menerapkan prokes. Terlebih saat menjelang ramadan.

“Kami dorong surat edaran (SE) bupati terkait panduan praktis yang bisa dipedomani warga sleman,” kata Arif.
Hal ini dibutuhkan sinergitas bersama.¬† Memutus rantai persebaran korona.”Sanksi lebih tegas, belum ada Perda. P pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu hanya sebuah aturan imbauan ajakan,” paparnya. (mel/pra)

Jogja Raya