RADAR JOGJA – Pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran mendatang. Larangan itu berlaku untuk berbagai pihak, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan, sebelum adanya larangan mudik dari pemerintah pusat itu, pihaknya sudah membuat aturan khusus. Aturan yang disebut diperbarui setiap dua pekan itu isinya kurang lebih melarang ASN melakukan perjalanan di luar perjalanan dinas. Terutama ketika memasuki masa libur panjang.
“Memang setiap dua minggu sekali kami perpanjang aturan itu,” ujar HB X di Kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (29/3). Dalam kesempatan ini gubernur juga berbicara soal upaya DIJ menghadapi arus mudik jelang Lebaran nanti. Menurut ayah lima putri itu, saat ini pihaknya belum bisa melakukan banyak langkah.
Menurut HB X, Pemprov DIJ masih menunggu detail keputusan itu dari pemerintah pusat. Kendati demikian, ia menegaskan akan menjalankan segala sesuatu yang sudah diputuskan pemerintah pusat, kaitannya dengan aturan larangan mudik di tahun ini. “Mungkin nanti ada tambahan soal teknis saja dari daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana menyatakan, mudik berpotensi menambah penularan virus korona dengan lebih cepat. Pasalnya, arus mudik biasanya menimbulkan kerumunan. Baik di dalam kendaraan ataupun di lokasi-lokasi seperti bandara, stasiun maupun terminal.
Selain sudah menyiapkan beberapa opsi yang diperlukan seperti memperketat penjagaan di perbatasan, Biwara juga meminta masyarakat bisa kembali menahan diri untuk tidak mudik. Atau menunda dulu kegiatan berkumpul dengan keluarga yang bisa berpotensi menularkan virus korona. “Kesadaran dalam diri masyarakat itu sangat penting,” katanya.
Terpisah, Pemkot Jogja menyiapkan sanksi bagi kalangan pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan melanggar aturan larangan mudik. ASN harus jadi pelopor dan memberikan contoh kepada masyarakat.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, saat ini tengah menyiapkan sanksi bagai para ASN yang kedapatan melanggar atas larangan mudik. Ia juga minta instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta Inspektorat Kota Jogja untuk menyiapkan sanksi sesuai dasar regulasi yang ada.
“Ya, sanksinya administratif yang sudah ada ketentuannya. Jangan bikin sanksi sendiri-sendiri dan aneh-aneh,” kata HS kepada wsartawan di Kompleks Bakai Kota, Senin (29/3).
Namun HS meyakini dan percaya bahwa jajaran ASN di lingkungan pemkot dapat memahami, mentaati aturan-aturan terhadap larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat. Karena pada hakikatnya, aturan itu tidak serta merta sekadar melarang adanya kegiatan sosial. Melainkan untuk menghindari bepergian dan mengurangi mobilitas. (kur/wia/laz)

Jogja Raya