RADAR JOGJA – Pemkot Jogja mendukung segala keputusan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran mendatang. Selain positif, aturan itu juga bisa berdampak negatif bagi sektor industri pariwisata.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, munculnya aturan larangan mudik menjadi bagian upaya dalam menghadapi bulan-bulan krusial. Bagaimana tidak, antara rencana dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM) per Juli sangat berdekatan dengan Idul Fitri yang identik dengan mudik.

“Bulan April, Mei, Juni ini kan menjadi krusial karena pelaksanaan (sekolah) tatap muka sudah jalan. Kemudian mudik juga, yang akan memperbanyak aktivitas pariwisata. Kalau mudik itu jalan, maka akan terjadi interaksi yang intensif,” katanya di Kompleks Balai Kota Timoho, Jumat(26/3).

Hanya, HP tidak menampik pelarangan mudik juga berdampak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat. Terutama mereka yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) se-DIJ yang bertahap bangkit dengan membangun optimisme baru, namun kembali terpukul.

“Tapi kalau akhirnya mudik dilarang, yang jelas pasti terpukul adalah teman-teman PHRI. Mereka kemarin sudah membangun optimisme, sekarang dilarang ya mereka akan merasakan dampak lagi,” ujar mantan wartawan ini.

Oleh sebab itu, jika mudik terjadi pemkot akan mengatur supaya tidak ada pola interaksi yang terjadi. Antara interaksi akibat pembelajaran tatap muka, mudik, dan pariwisata. Ini agar masyarakat tidak menumpuk secara bersamaan dalam momentum yang berdekatan ketika pola interaksi mulai dibuka.

“Agar tidak menumpuk bareng dan masyarakat belum disiplin menjalankan prokes, sehingga kalau itu yang terjadi akan berpotensi menimbulkan ledakan kasus Covid-19 lagi,” jelasnya.

Namun demikian, ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja ini tetap masih menunggu aturan lengkap dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik untuk semua kalangan. Jika memang harus ada pengetatan seperti Lebaran tahun lalu, pemkot siap mengkondisikan sebaik mungkin.

“Apa saja yang diatur, nanti kami kondisikan. Kalau harus ada pengetatan lagi, kita lakukan mulai dari RT, RW, dan mungkin PPKM mikro juga masih kita jalankan lagi. Kalau sekarang, belum tahu pola kebijakannya seperti apa,” tambah alumni Fisipol UGM ini. (wia/laz)

Jogja Raya